BANJARMASIN-Meski pembangunannya belum selesai, tiga sekolah rakyat di Provinsi Kalimantan Selatan akan tetap beroperasi dan menampung 810 siswa jenjang SD, SMP dan SMA pada tahun ajaran 2026/2027. Jumlah angka putus sekolah di Kalsel mencapai 64 ribu orang.
Hal ini diungkapkan, Kepala Balai Besar Pendidikan dan Pelatihan Kesejahteraan Sosial (BBPPKS) Banjarmasin, Yadi Mochtar, Senin (8/6) pada acara Rapat Koordinasi Sekolah Rakyat (SR) se Kalsel di Aula BBPPKS Banjarbaru. “Saat ini ada tiga sekolah rakyat yang akan beroperasi pada tahun ajaran baru ini, selain sekolah rintisan. Proses pembangunannya memang baru 72 persen tetapi bisa difungsikan,” ungkapnya.
Tiga SR yang akan beroperasi yaitu di Kabupaten Barito Kuala, Tanah Bumbu dan Kota Banjarbaru. Masing-masing sekolah akan menerima 210 siswa untuk jenjang SD, SMP dan SMA sehingga total 810 siswa. Para calon siswa ini merupakan hasil penjangkauan dan verifikasi lapangan petugas PKH dan instansi terkait.
Kepala Dinas Sosial Provinsi Kalsel, Ahmad Farhani mengatakan minat anak dan orang tua yang ingin bersekolah di SR sangat tinggi. “Data calon siswa yang memenuhi syarat dan mendaftar sudah melebihi kuota ditetapkan,” ujar Yadi sembari mengatakan pengenalan siswa baru dijadwalkan pada 11 Juli mendatang.
Pihaknya juga berharap bangunan dan fasilitas belajar mengajar pada tiga SR yang baru sudah siap saat memasuki tahun ajaran baru. SR rintisan di Kalsel beroperasi sejak 2025 lalu dengan jumlah 325 siswa yang ditampung di BBPPKS, BLK dan Balai Budi Luhur, kesemuanya ada di Banjarbaru.
Asisten I Bidang Kesejahteraan Rakyat Provinsi Kalsel, Galuh Tantri Nandrita berharap SR mampu meningkatkan angka partisipasi sekolah di Kalsel. “Saat ini masih ada 64 ribu anak yang putus sekolah. Ke depan kita juga berharap adanya intervensi pemda lewat program atau terobosan lainnya sehingga semua anak dapat kesempatan bersekolah,” ujarnya.
Pemerintah menargetkan pembangunan SR di seluruh daerah atau 13 kabupaten/kota hingga 2029 mendatang. Namun ada tiga daerah yang tidak memenuhi syarat terkait ketersediaan lahan minimal 5 hektare, pembebasan lahan maupun ancaman bencana banjir. “Ini yang coba kita carikan solusinya bersama Kemensos. Kita ingin SR terbangun di seluruh wilayah,” tambah Galuh. (L03)