Gubernur Kalsel Didesak Mundur Jika Tak Mampu Tangani Karhutla

BANJARMASIN-Ratusan mahasiswa yang tergabung dalam Aliansi Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) se-Kalimantan Selatan menggelar aksi unjukrasa Jilid II di depan Gedung DPRD Kalsel, Jumat (28/8). Mahasiswa menuntut pemerintah daerah segera mengatasi persoalan penting yang terjadi mulai dari Kebakaran Hutan dan Lahan (Karhutla) dan kabut asap, krisis listrik hingga dugaan penyelewengan BBM bersubsidi.

Baca Juga :

Kalsel Akui Kesulitan Tangani Lahan Gambut yang Terbakar 

Massa mahasiswa sempat melakukan dialog bersama Wakil Ketua DPRD Kalsel, Kartoyo dan Anggota DPRD Kalsel, Gusti Iskandar di luar gedung dewan. Namun, setelah dialog mahasiswa yang hendak masuk ke dalam Gedung DPRD Kalsel terlibat aksi dorong dengan aparat pengamanan aksi demo.

Baca Juga :

Sudah 8.000 Hektare Lahan Pertanian di Kalsel Kekeringan

Ada delapan tuntutan yang diserukan Aliansi BEM se-Kalsel dalam aksi kali ini antara lain, mendesak Pemerintah Provinsi Kalsel segera mengevaluasi kebijakan penanganan karhutla serta kabut asap dan menghadirkan kebijakan konkret agar tidak berdampak buruk bagi masyarakat. Massa mendesak Gubernur Kalsel mengundurkan diri dari jabatannya sebagai bentuk pertanggungjawaban, apabila tak mampu atasi karhutla.

Baca Juga :

Sumur Bor Jadi Solusi Sumber Air Pemadaman Karhutla di Pengayuan Banjarbaru

Mendesak PT PLN memberikan kompensasi kepada konsumen yang terdampak pemadaman akibat krisis listrik, sekaligus memastikan proses pemulihan dan evaluasi. Apabila tuntutan tersebut tidak dipenuhi dalam satu minggu ke depan, mahasiswa mendesak pencopotan General Manager PT PLN UID Kalselteng.

Baca Juga :

GAPKI Dukung Penanganan Karhutla

Selain itu, mahasiswa juga mendesak Pertamina Patra Niaga melakukan pengawasan dan penindakan terhadap seluruh SPBU/SPBN yang terbukti melakukan penyelewengan. Sales Area Manager Pertamina Patra Niaga Kalimantan Selatan didesak mundur dari jabatannya, jika tidak mampu menertibkan SPBU/SPBN.

Baca Juga :

Kalsel Gelar Sholat Istisqa

Mahasiswa juga mendesak aparat penegak hukum segera mengusut tuntas serta menindak tegas pelaku penyelewengan BBM bersubsidi. Untuk isu nasional mahasiswa menuntut pemerintah pusat dan DPR RI segera mengesahkan UU Perampasan Aset. DPRD Kalsel didesak menyatakan sikap mendukung pengesahan RUU Perampasan Aset.

Baca Juga :

Keterbatasan Sumber Air Hambat Upaya Pemadaman Karhutla

Aksi unjukrasa yang dimulai pada Jumat (28/8) sore ini berakhir sskitar pukul 19.30 wita. Pantauan Media pada saat yang sama Gubernur Kalsel, Muhidin turun ke lapangan memantau upaya percepatan pemadaman Karhutla di sejumlah lokasi kebakaran di sekitar bandara Syamsudin Noor. Gubernur bahkan ikut membantu pemadaman. (L03)

Baca Juga :

Karhutla Kalsel Ditargetkan Teratasi dalam Dua Pekan