BANJARBARU-Satuan Tugas (Satgas) BBM beranggotakan personil Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan, TNI-Polri dan stake holder terkait melakukan inspeksi mendadak (sidak) sejumlah SPBU untuk memastikan kelancaran distribusi BBM subsidi di wilayah tersebut. Sidak SPBU juga menindaklanjuti dugaan aksi premanisme dan mafia BBM yang dikeluhkan para sopir angkutan.
Kamis (14/5) Satgas BBM dipimpin Asisten Bidang Perekonomian dan Pembangunan Setdaprov Kalsel, Ariadi Noor melakukan sidak terhadap tujuh SPBU. Meliputi SPBKB 20.3.2.005 Trikora, SPBKB 20.3.2.007 Guntung Manggis, SPBU 64.706.07 Landasan Ulin Tengah, SPBU 64.701.07 Basirih, SPBKB 30.3.2.009 Basirih, SPBU 64.701.06 Basirih, hingga SPBU 63.706.03 Gambut.
“Sidak kita lakukan guna memastikan distribusi BBM subsidi berjalan sesuai aturan dan tepat sasaran. Ini juga menyikapi aksi demonstrasi para sopir angkutan dari berbagai daerah terkait kelangkaan solar subsidi dan dugaan praktik premanisme dan mafia BBM,” tegasnya.
Kepala Dinas Perdagangan Provinsi Kalsel, Ahmad Bagiawan di sela-sela sidak SPBU mengatakan sidak tersebut dilaksanakan atas instruksi Gubernur Kalsel, Muhidin, yang meminta jajaran pemerintah daerah bersama Satgas BBM turun langsung ke lapangan untuk memastikan distribusi BBM tetap aman, lancar, dan terkendali.
“Pemerintah ingin memastikan dua hal utama dalam pengelolaan BBM di Kalsel, yakni ketersediaan pasokan dan pemerataan distribusi kepada masyarakat. Pemerintah tidak ingin masyarakat dirugikan atau menjadi korban dari penyalahgunaan BBM subsidi,” katanya.
Diduga bocor, sidak Satgas BBM di sejumlah SPBU ini tidak menemukan indikasi penyelewengan maupun praktik pelangsiran BBM subsidi. Saat sidak kondisi antrean kendaraan juga terpantau tertib dan terkendali.
Selain melakukan sidak, tim juga memberikan sosialisasi dan edukasi kepada pengelola SPBU agar pengelolaan BBM tetap sesuai ketentuan hukum dan peraturan yang berlaku.
Seperti diberitakan sebelumnya, ratusan sopir angkutan dan kontainer dari berbagai kabupaten/kota menggelar aksi unjuk rasa di depan Kantor Gubernur Kalimantan Selatan di Banjarbaru. Para pengunjukrasa datang dengan membawa armada truk sehingga memadati kawasan kantor gubernur. Massa mendesak pemerintah dan aparat penegak hukum untuk bersikap tegas terhadap praktik ilegal yang menyebabkan stok BBM subsidi di SPBU seringkali ludes dikuasai oknum tertentu. (L03)