Kemenkum Gandeng 47 Perguruan Tinggi di Kalsel Perkuat Sentra Kekayaan Intelektual

BANJARBARU-Kementerian Hukum RI menjalin kerjasama dengan 47 perguruan tinggi se Kalimantan Selatan dalam rangka penguatan Sentra Kekayaan Intelektual (Sentra KI). Lima warisan budaya tradisional Kalimantan Selatan mendapatkan sertifikat Kekayaan Intelektual Komunal (KIK) sebagai bentuk pelindungan budaya.

Baca Juga :

Indonesia–Jepang Bangun Poros Diplomasi Lingkungan

Kerjasama ini ditandai dengan penandatanganan Perjanjian Kerja Sama (PKS) penguatan serta program pemagangan mahasiswa pada Pos Bantuan Hukum (Posbankum) bersama Kantor Wilayah Kementerian Hukum Kalsel, Selasa (12/5) di Banjarbaru. Kegiatan tersebut bersamaan dengan kegiatan “Whats Up Campus Calls Out Institut Teknologi Bandung dan Penandatanganan Perjanjian Kerja Sama Perguruan Tinggi Serentak se-Indonesia” secara virtual dan dihadiri Menteri Hukum RI, Supratman Andi Agtas.

Baca Juga :

Masuk PSN Pembangunan Bendungan Riam Kiwa Ditarget Selesai 2028

Di Kalsel kegiatan penandatanganan kerjasama juga dirangkaikan dengan penyerahan lima sertifikat Kekayaan Intelektual Komunal (KIK) sebagai bentuk pelindungan terhadap warisan budaya tradisional Kalimantan Selatan. Sertifikat KIK yang diserahkan meliputi Musik Panting, Gamelan Banjar, dan Kuriding dari Kalimantan Selatan, Musik Kintung dari Kabupaten Banjar, serta Kurung-Kurung Hantak dari Kabupaten Tanah Laut.

Baca Juga :

Mendikdasmen Apresiasi Gerakan Sekolah Sehat dan Ramah Lingkungan dalam Denpasar Education Festival 2026

Asisten Bidang Pemerintahan dan Kesra Provinsi Kalsel, Galuh Tantri, memberikan apresiasi dan berharap melalui kerjasama sentra kekayaan intelektual dengan perguruan tinggi ini menjadi langkah strategis dalam membangun ekosistem kekayaan intelektual yang kuat dan berkelanjutan di daerah. “Ini merupakan hal yang luar biasa dimana salah satu programnya adalah

menempatkan mahasiswa magang pos bantuan hukum di desa,” kata Galuh Tantri.

Baca Juga :

Gubernur Kalsel Minta Warga Tak Timbun BBM

Demikian juga dengan sertifikat kekayaan intelektual komunal diharapkan mampu memberikan perlindungan terhadap warisan budaya dan dicatatkan memiliki hak paten sebagai salah satu kekayaan intelektual milik daerah.

Baca Juga :

ABK Kapal PT Mahogani Banda Meninggal Dunia, Tim SAR Gabungan Berhasil Laksanakan Evakuasi Medis di Perairan Tanjung Selatan

Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum Kalimantan Selatan, Alex Cosmas Pinem mengatakan penyerahan sertifikat KIK tersebut merupakan bagian dari komitmen pihaknya dalam mendorong pelestarian budaya daerah melalui pelindungan kekayaan intelektual komunal agar tetap terjaga dan memiliki kepastian hukum. (L03)

Baca Juga :

Wamenkop Dorong Fatayat NU Dukung Keberhasilan program Koperasi Desa Merah Putih