Sikapi Kasus Korupsi Izin Tambang, Gubernur Kalsel Minta Masyarakat Berani Laporkan Oknum Nakal

BANJARBARU – Kasus dugaan korupsi pengurusan izin tambang yang menjerat oknum Pegawai Negeri Sipil (PNS) di lingkungan Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Provinsi Kalimantan Selatan (Kalsel) mendapat perhatian serius dari Gubernur Kalsel, Muhidin.

Baca Juga :

Ekspedisi Rupiah Berdaulat Kembali Sambangi Kalsel

Gubernur menegaskan tidak akan menoleransi segala bentuk praktik kecurangan di lingkungan pemerintahan yang dipimpinnya.

Baca Juga :

Sampaikan Permohonan Maaf, Dinas ESDM Hormati Proses Hukum Dugaan Tindak Pidana Korupsi Perizinan Pertambangan

Ia meminta setiap aparatur sipil negara (ASN) yang terindikasi melakukan korupsi untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya di hadapan hukum.

Baca Juga :

Terkait Izin Tambang Kejaksaan Geledah Kantor Dinas ESDM Kalsel 

“Apabila ada yang terlibat hukum harus diperiksa, apakah itu ada indikasi korupsi atau tidak. Kalau ada indikasi korupsi, tentu dia harus bertanggung jawab,” tegas Muhidin saat memberikan keterangan di Banjarmasin, Selasa (9/6/2026).

Sebelumnya, pada Senin (8/6/2026), tim penyidik Kejaksaan Tinggi Kalsel resmi menetapkan oknum PNS berinisial HPW sebagai tersangka.

Baca Juga :

Tahun Ajaran Baru Tiga Sekolah Rakyat di Kalsel Terima 810 Siswa

Penetapan ini disusul dengan penggeledahan panjang di kantor Dinas ESDM Kalsel yang berakhir sekitar pukul 19.00 Wita, di mana petugas menyita sejumlah kotak dokumen dan aset, serta langsung meringkus HPW.

HPW diketahui memanfaatkan posisinya sebagai staf evaluator pada Seksi Pengusahaan Bidang Pertambangan Mineral dan Batubara (Minerba) Dinas ESDM Kalsel untuk menekan para korban.

Baca Juga :

KANTOR ESDM KALSEL MENDADAK DITUTUP

Sepanjang kurun waktu tahun 2023 hingga 2025, tersangka diduga memeras para pelaku usaha yang tengah mengurus perizinan tambang Galian C di wilayah Kabupaten Tabalong. Estimasi total uang pemerasan yang mengalir ke kantong tersangka diperkirakan mencapai Rp1,2 miliar.

Agar kasus serupa tidak terus berulang, Gubernur Muhidin mengimbau masyarakat dan pelaku usaha untuk berani melapor jika menemukan oknum pejabat yang sengaja memperlambat izin atau meminta uang pelicin.

Baca Juga :

Seorang Anak Diduga Tenggelam di Danau Arraudah 6, Tim SAR Gabungan Lakukan Pencarian

Laporan tersebut bisa disampaikan langsung melalui ajudan, staf gubernur, maupun Sekretaris Daerah (Sekda).

“Jangan sampai nanti terulang kembali, kalau masyarakat membiarkan. Kalau ada yang memperlambat izin-izin, laporkan sama saya. Supaya jangan terjadi, jadi bisa saya pecat atau saya turunkan pangkat,” tegas Muhidin.

Baca Juga :

Gubernur Kalsel Didesak Batalkan Usulan Taman Nasional Pegunungan Meratus 

Selain itu, Muhidin juga menyoroti kebiasaan buruk pelaku usaha yang kerap memberi uang agar urusan cepat selesai.

Ia mengingatkan bahwa pengurusan semua dokumen perizinan, baik tambang batu (Galian C) maupun batubara, kini sudah dipusatkan di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPTSP).

Baca Juga :

Pemerintah Perketat Pengawasan Program Cetak Sawah di Kalimantan

“Kadang-kadang ini mau cepat, lalu ngasih uang. Nah, yang ini juga ESDM mungkin menyambutnya, padahal izin ini adalah di PTSP, pintu satu,” sebutnya.

Gubernur menambahkan, pihak pemerintah daerah juga akan memperketat verifikasi di PTSP untuk memastikan para pemohon izin benar-benar berniat membuka usaha, bukan sekadar calo.

Baca Juga :

Aksi Kebersihan Kumpulkan Dua Ton Sampah

“Kita harus lihat benar-benar kerja apa enggak. Kalau tambang batu, apakah untuk mengambil izin saja lalu nanti dilimpahkan kepada orang lain? Nah, ini harus kita lihat,” tutup Muhidin.(L03)

Baca Juga :

Operasional Fase Pemulangan Jamaah Haji Debarkasi Banjarmasin BDJ 02 Asal Kabupaten Banjar