BANJARBARU-Dinas Kelautan dan Perikanan (DKP) Provinsi Kalimantan Selatan, meraih juara pertama penghargaan Geospasial Banua Award 2026.
Informasi geospasial merupakan fondasi penting perencanaan pembangunan yang akurat di tengah perubahan kondisi lingkungan dan iklim.
Geospasial Banua Award 2026 berlangsung di Kantor Bappeda Kalsel, Banjarbaru, Senin (19/10). Dinas Kelautan dan Perikanan (DKP) Provinsi Kalimantan Selatan, meraih juara kategori SKPD lingkup Pemprov Kalsel dan Pemko Banjarmasin berhasil meraih juara kategori pemerintah daerah.
Kepala Bappeda Kalsel, Suprapti Tri Astuti, mengatakan ajang ini menjadi bagian dari upaya mendorong peningkatan kualitas pengelolaan informasi geospasial untuk mendukung perencanaan pembangunan berbasis data. Ia menekankan pentingnya pemanfaatan peta dan data spasial sejak tahap perencanaan agar pembangunan sesuai kebutuhan dan kondisi wilayah.
Deputi Bidang Infrastruktur Informasi Geospasial Badan Informasi Geospasial (BIG), Ibnu Sofian, menegaskan informasi geospasial merupakan salah satu fondasi penting perencanaan pembangunan yang akurat, terutama di tengah perubahan kondisi lingkungan dan iklim.
Menurutnya, pemerintah daerah perlu memperkuat ketersediaan data berkualitas, konektivitas antarsimpul jaringan perangkat daerah, serta pemanfaatan informasi geospasial hingga ke tingkat masyarakat. “Perencanaan pembangunan daerah yang akurat, yang didukung oleh data geospasial yang presisi, menjadi salah satu kunci untuk dapat merencanakan pembangunan daerah yang baik,” katanya.
Ibnu juga mendorong pemerintah daerah menerapkan standar data yang baik dan meningkatkan kompetensi sumber daya manusia di bidang survei dan pemetaan.
Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kalimantan Selatan, Rusdi Hartono, menyampaikan rasa syukur dan apresiasi kepada seluruh tim yang telah bekerja keras sehingga Dislautkan Kalsel mampu meraih posisi tertinggi dalam kategori SKPD.
Menurutnya, penghargaan tersebut bukan sekadar capaian, tetapi juga menjadi motivasi untuk terus meningkatkan akurasi, kelengkapan, dan kemutakhiran data geospasial agar dapat diakses serta dimanfaatkan oleh berbagai pihak yang membutuhkan.
Rusdi menjelaskan, data geospasial yang dikelola Dislautkan Kalsel memiliki manfaat strategis dalam memberikan informasi mengenai lokasi dan sebaran program pembangunan sektor kelautan dan perikanan. Melalui penyajian data berbasis lokasi, masyarakat maupun pemangku kepentingan dapat mengetahui wilayah yang telah menerima bantuan, mulai dari tingkat desa, kecamatan, hingga kabupaten.
“Ke depan, kami ingin data geospasial ini semakin akurat dan lengkap sehingga dapat diakses oleh seluruh pihak melalui website yang kami miliki. Dengan begitu, informasi mengenai bantuan di sektor kelautan dan perikanan dapat diketahui secara lebih jelas, termasuk lokasi desa, kecamatan, dan kabupaten penerima bantuan,” jelasnya.
Ia menegaskan, keterbukaan informasi berbasis geospasial dapat mendukung transparansi pelaksanaan program sekaligus mempermudah proses pemantauan dan evaluasi pembangunan. Data yang tersaji secara sistematis juga dapat menjadi rujukan dalam menentukan prioritas program berdasarkan kebutuhan dan potensi masing-masing wilayah.
Selain itu, Dislautkan Kalsel turut mengembangkan pemanfaatan informasi geospasial yang berkaitan dengan tata ruang wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil. Informasi tersebut mencakup kawasan pesisir, pulau-pulau kecil, hingga kawasan konservasi yang dapat ditampilkan dalam bentuk pemetaan geospasial. (L03)