Tiga Pejabat BKSDA Kalsel Terlibat Korupsi Dana Kemitraan Rp5,6 Miliar Ditahan

BANJARBARU-Kejaksaan Tinggi Kalimantan Selatan menahan Kepala Balai Konservasi Sumber Daya Alam (BKSDA) Kalimantan Selatan, berinisial AGK terkait kasus dugaan tindak pidana korupsi dukungan pendanaan kemitraan periode 2021-2024. Selain AGK, Kejati Kalsel juga menahan MA, Kepala BKSDA Kalsel periode 2021-2023 dan S, Kepala Subbagian Tata Usaha (Kasubbag TU).

Baca Juga :

Krisis Air Bersih Hantui Masyarakat Kalsel

Tim Penyidik Tindak Pidana Khusus (Pidsus) Kejati Kalsel, Kamis (22/10) petang resmi manahan dan menjebloskan tiga orang tersangka kasus dugaan korupsi dana Perjanjian Kerja Sama (PKS) di lingkungan BKSDA Kalsel ke Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Kelas II Banjarbaru.

Baca Juga :

Excelsa Tapin Pikat Pecinta Kopi Manca Negara di Trade Expo Indonesia 2026

Asisten Bidang Pidana Khusus (Aspidsus) Kejati Kalsel, Anton Rahmanto, mengungkapkan penahan ketiga tersangka setelah penyidik mengantongi minimal dua alat bukti yang cukup guna memperlancar proses penyidikan serta mengantisipasi agar tersangka tidak melarikan diri, atau menghilangkan barang bukti.

Baca Juga :

Pemerintah Lamban dan Gagal Atasi Karhutla 

Pengusutan kasus ini berawal dari penyelidikan sejak Oktober 2025, yang disusul dengan penggeledahan di Kantor BKSDA Kalsel di Jalan Bhayangkara, Kelurahan Sungai Besar, Kota Banjarbaru, Desember 2025 lalu.

Kasus dugaan korupsi ini terjadi dalam rentang 2021-2024, yang berkaitan dengan pengelolaan dana dukungan pendanaan kemitraan penguatan fungsi kawasan konservasi sumber daya alam (KSDA) dan kawasan pelestarian alam (KPA).

Baca Juga :

Ponpes Diminta Antisipasi Dampak Kabut Asap

“Kerja sama ini melibatkan lebih dari 14 perusahaan mitra BKSDA Provinsi Kalsel. Secara formal, perjanjian kerja sama tersebut disepakati dalam bentuk in-kind atau natural berupa barang maupun jasa. Namun, dalam pelaksanaannya, komitmen tersebut dilanggar dengan merealisasikannya dalam bentuk uang tunai (pin cash),” ujarnya.

Baca Juga :

Rocky Kini Bernama Heera

Penyaluran dana tunai ini dilakukan secara langsung tanpa melalui mekanisme pengeluaran keuangan negara semestinya dan tanpa disertai laporan pertanggungjawaban keuangan resmi. Berdasarkan hasil audit penghitungan kerugian keuangan negara oleh Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan Kalimantan Selatan, negara mengalami kerugian sebesar Rp5,6 miliar. (L03)

Baca Juga :

Menhut Raja Juli Antoni Bekukan Izin Enam Perusahaan Terkait Karhutla, Total 32 Perusahaan Dikenai Sanksi