BPKP Pantau Penanganan Krisis Air Bersih Kota Pontianak

KUBU RAYA-Kemarau panjang dan pengaruh elnino tidak hanya memicu terjadinya kebakaran hutan dan lahan (Karhutla) dan kabut asap, tetapi juga mengancam ketersediaan air baku masyarakat. Fenomena intrusi

Baca Juga :

ASUS Perkenalkan ExpertBook Ultra

air laut semakin memperburuk kualitas air Sungai Kapuas.

Baca Juga :

Kementerian Kehutanan Dorong Integritas Pasar Karbon Indonesia

Sejak beberapa waktu terakhir, Kota Pontianak mengalami krisis air bersih, dimana pasokan air bersih dari Perumdam Tirta Khatulistiwa ke masyarakat menurun signifikan dan berubah menjadi asin. Merespon krisis air bersih tersebut, Kepala Perwakilan BPKP Provinsi

Kalimantan Barat, Rudy M Harahap, Kamis (3/9), memantau langsung

Baca Juga :

Kemenhut Tetapkan Dua WNA Tiongkok Jadi Tersangka Tambang Emas Ilegal di Kawasan Hutan Produksi Sulawesi Utara

penanganan krisis air bersih Kota Pontianak.

Baca Juga :

Bank Dunia Dukung Penanganan Sampah di Kalsel

Tim BPKP Kalbar, melakukan langsung pemantauan sumber air di Waduk Penepat di Desa

Kuala Mandor B, Kabupaten Kubu Raya. “Kita ingin memastikan tata kelola, keandalan infrastruktur, serta efektivitas penyaluran air bersih kepada masyarakat. Sebab, intrusi air laut telah menyebabkan kualitas air bersih di wilayah Pontianak terganggu dan terasa asin,” ungkap Kepala Perwakilan BPKP Provinsi

Baca Juga :

Kalsel Percepat Pembasahan Gambut Hutan Lindung Liang Anggang

Kalimantan Barat, Rudy M Harahap

didampingi Kepala Bagian Umum, Marwanta Purba dan Koordinator

Baca Juga :

Jam Kerja Pegawai di Kalsel Diundur karena Kabut Asap

Pengawasan Bidang Akuntan Negara, Seno Winardi.

Baca Juga :

Kementerian PU Bantu Pembasahan Lahan Gambut di Kalsel

Salinitas Sungai Kapuas yang menjadi sumber utama air baku telah melonjak drastis hingga menembus angka 5.000 mg/L. Angka ini jauh melampaui ambang batas maksimum kesehatan yang dipersyaratkan untuk air minum (di bawah 300 mg/L) maupun air mandi (maksimum

600 mg/L). Kondisi tersebut mendesak optimalisasi Waduk Penepat yang selama ini dikelola Perumdam Tirta Khatulistiwa, yaitu sebagai salah satu benteng utama

Baca Juga :

Dinkes Kalsel Aktifkan Rumah Oksigen di Puskesmas Banjarbaru

sumber air baku tawar alternatif.

Baca Juga :

Kemenhut Dalami Dugaan Pidana Kebakaran Bromo

Rudy menegaskan komitmen BPKP untuk mendorong percepatan perbaikan infrastruktur serta penanganan krisis air baku ini. “Kita merespons keluhan masyarakat terkait air asin di Pontianak. Salah satu penyebab utamanya ternyata adalah perpipaan dan pompa yang kurang terpelihara, mungkin karena kita abai,” tegas Rudy.

Baca Juga :

Kemenhut Atur Status Pendakian Gunung di Kawasan Konservasi Berbasis Manajemen Risiko

Lebih lanjut, ia menyampaikan bahwa langkah tindak lanjut dan perumusan

solusi teknis telah dibahas bersama pihak pengelola. “Tadi kita sudah berdiskusi dengan pihak Perumdam Tirta Khatulistiwa mengenai solusi jangka pendek untuk mengatasi masalah perpipaan tersebut,”

Baca Juga :

Hari Danau Dunia 2026: KLH/BPLH Jadikan Pemulihan Danau Kunci Ketahanan Air dan Pangan Nasional

katanya.

Baca Juga :

Teknologi Modifikasi Cuaca Dikerahkan, KLH/BPLH Perkuat Pengendalian Kebakaran Lahan di Kalimantan Tengah

Salah satunya, perlu pengelolaan khusus air laut. Selain itu, pompa ke waduk yang sebelumnya belum berfungsi difungsikan kembali agar bisa cepat menyuplai air. Selanjutnya, perlu dilakukan pemompaan langsung dari Sungai Kapuas. Terakhir, BPKP juga mendorong tata kelola infrastruktur serta pemanfaatan

anggaran agar dapat berjalan tepat sasaran, efektif, dan efisien. (L03)

Baca Juga :

Kemenhut Evakuasi Orangutan dalam Kondisi Lemah dari Lokasi Terdampak Kebakaran di Ketapang