Sawit Watch Tolak Wacana Areal Bekas Karhutla Ditanam Sawit

BANJARBARU-Munculnya wacana terkait pemanfaatan lahan dan kawasan hutan bekas kebakaran hutan dan lahan (Karhutla) untuk ditanami sawit dalam program biodiesel mendapat pertentangan dari banyak pihak. Salah satunya Sawit Watch yang menyatakan penolakan keras praktik alih fungsi lahan dan penanaman sawit di kawasan bekas Karhutla.

Baca Juga :

Mendikdasmen Luncurkan Bulan Guru Nasional 2026, Apresiasi Dedikasi Guru di Seluruh Indonesia

“Kami secara tegas menolak keras praktik alih fungsi lahan dan penanaman sawit di kawasan hutan

Baca Juga :

Pemda dan Masyarakat Diminta Waspadai Serangan DBD

atau lahan bekas kebakaran (karhutla). Mengizinkan atau membiarkan areal bekas terbakar ditanami bibit sawit adalah bentuk insentif ilegal yang melanggengkan

kejahatan lingkungan serta sengaja membuka celah pemutihan sanksi bagi para pembakar hutan,” tegas Achmad Surambo, Direktur Eksekutif Sawit Watch, Sabtu (31/10).

Baca Juga :

Bukukan laba bersih senilai Rp1,5 triliun atau naik 28,2% year-on-year

Berdasarkan pemantauan Sawit Watch di beberapa kabupaten di Kalimantan Tengah diantaranya Kabupaten Kotawaringin Timur (Kotim), Seruyan dan Kapuas, bahwa

Baca Juga :

Isu Karhutla Mengemuka pada Aruh Pemuda 2026 

sepanjang tahun 2026 banyak titik api ditemukan di areal konsesi perusahaan anggota RSPO. Termasuk konsesi yang ditertibkan satgas PKH karena berada dalam kawasan hutan.

Baca Juga :

Indeks Literasi Kalsel Sangat Rendah

Indikasi ini ditemukan diantaranya di, PT. GAP (508 titik api) dan PT. MAS (239 titik api) di Kabupaten Kotim, lalu PT. MA (217 titik api) dan PT. RIMC (119 titik api) di Kabupaten Seruyan, serta PT. DWK (96 titik api) dan PT SP (50 titik api) di Kapuas.

Baca Juga :

Kalsel Perpanjang Status Siaga Darurat Karhutla

Surambo menambahkan pemulihan lahan pasca-karhutla harus berfokus pada rehabilitasi ekologis dan,

pemulihan fungsi hidrologis gambut, bukan justru dengan memperluas ekspansi monokultur sawit yang memperparah krisis lingkungan. “Pemerintah dan aparat penegak hukum tidak boleh memberi ruang kompromi bagi komoditas ekstraktif di atas tanah yang hangus,” kata Surambo.

Baca Juga :

Fakta-fakta Bantuan Percepatan Penanganan Karhutla Rp1,235 Triliun

Sawit Watch mencatat fenomena karhutla berkorelasi erat dengan konflik agraria di perkebunan sawit.

Baca Juga :

Angin Kencang Terjang Lima Desa di Kabupaten Banjar

Catatan kami hingga akhir 2025 lalu menunjukkan sebanyak 1.150 konflik komunitas dengan perusahaan sawit, di mana seringkali ini kerap terjadi secara berulang. Ironisnya, ketika karhutla terjadi, perusahaan selalu berdalih bahwa titik api berasal

dari luar konsesi mereka. Alibi ini berujung pada pengalihnataan beban kesalahan kepada masyarakat, yang pada akhirnya makin mengaburkan upaya penyelesaian konflik itu sendiri.

Baca Juga :

53 Korban KM Virgo Belum Ditemukan BASARNAS Terus Lakukan Pencarian

Di Kalimantan Selatan, organisasi lingkungan Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (Walhi) mencatat ada 124 korporasi terdiri dari 49 perusahaan perkebunan, 15 PBPH, dan 59 perusahaan pertambangan terindikasi terlibat Karhutla di Kalimantan Selatan dan telah dilaporkan ke Polda Kalsel.

Baca Juga :

Bobon Santoso Gelar Dapur Umum “Kuali Merah Putih” 

Alih fungsi lahan bekas Karhutla untuk ditanam sawit dinilai tidak menguntungkan, karena kebakaran dapat merusak bahan organik tanah, membunuh mikroorganisme penting, serta menurunkan kesuburan dan kemampuan tanah menyimpan air. Kondisi ini dapat menghambat pertumbuhan tanaman dan memengaruhi produktivitas. Hal ini juga berimbas pada tingginya biaya pemeliharaan sawit. (L03)

Baca Juga :

Wamen UMKM Dorong Insentif Bagi UMKM Terdampak Bencana Karhutla