Satgas BBM Berantas Aksi Premanisme dan Pungli di SPBU Kalsel

BANJARBARU-Upaya penertiban aksi premanisme dan penyimpangan distribusi bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi di wilayah Kalimantan Selatan terus dilakukan Pemerintah Provinsi dan Aparat Penegak Hukum (Satgas BBM) terus dilakukan.

Direktur Reserse Kriminal Umum Kepolisian Daerah (Polda) Kalsel, Kombes Frido Situmorang, mengungkapkan pihaknya telah mengamankan sejumlah orang yang terlibat praktik premanisme dan pungli di lingkungan SPBU. “Dalam operasi di sejumlah SPBU kemarin, petugas mengamankan beberapa orang yang terlibat aksi pungutan liar terhadap para sopir beserta barang bukti berupa uang hasil pungli,” ungkap Frido, Senin (18/5).

Baca Juga :

Pembangunan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih di Kalsel Terus Berjalanan

Operasi penertiban aksi premanisme ini dilakukan pada sejumlah SPBU yang disinyalir rawan praktik pungli dan penyimpangan distribusi BBM subsidi. Di antaranya SPBU di Jalan Trikora Banjarbaru, SPBU di Benua Anyar Banjarmasin, SPBU di Bati-Bati Kabupaten Tanah Laut dan SPBU di Anjir Pasar, Kabupaten Barito Kuala. Operasi digelar Sabtu (16/5), dipimpin Kasubdit 3 Jatanras Kompol Dedy Yudanto.

Sedangkan pada Minggu (17/5) operasi penindakan praktik premanisme dan pungli di lingkungan SPBU juga dilakukan Sat Reskrim Polresta Banjarmasin. Sedikitnya empat orang yang diduga melakukan aksi pungli terhadap para supir truk/angkutan pada dua SPBU di Kota Banjarmasin yaitu SPBU Basirih jalan Gubernur Soebarjo dan SPBU Benua Hanyar Kecamatan Banjarmasin Timur.

Baca Juga :

Tim SAR Gabungan Temukan Korban Tenggelam di Sungai Desa Pemangkih dalam Kondisi Meninggal Dunia

Praktik pungli ini berhasil diungkap setelah anggota polisi menyamar sebagai sopir truk. Saat antri untuk membeli biosolar, para sopir dikenai bayaran Rp100 agar bisa antri di SPBU.

Aksi premanisme, pungli dan penyimbangan distribusi BBM subsidi ini menjadi perhatian serius Gubernur Kalsel, Muhidin. Aksi ini telah memicu terjadinya kelangkaan BBM khususnya biosolar di SPBU dan berbuntut aksi demo besar-besaran para sopir angkutan dari berbagai daerah di Kalsel, beberapa waktu lalu.

Baca Juga :

IKN Nusantara Magnet Baru Wisata di Kalimantan

Para sopir merasa selama ini aparat penegak hukum seolah menutup mata terhadap praktik pelangsiran BBM yang terang-terangan terjadi. Diungkapkan aksi premanisme dan mafia BBM terjadi yang diduga bekerjasama dengan pengusaha SPBU dan dibekingi oknum aparat. Para sopir dipaksa membayar Rp200-Rp400 ribu untuk mendapatkan antrian dan harus membeli BBM jenis Bio Solar dengan harga lebih tinggi yaitu mencapai Rp12 ribu perliter jauh diatas harga ketetapan pemerintah Rp6.800 perliter.

Selain aksi premanisme, para sopir juga mengemukakan adanya praktek monopoli BBM subsidi oleh Organda sehingga sopir di luar organda tidak mendapatkan jatah. Termasuk dugaan aksi pengalihan distribusi solar subsidi ke sektor pertambangan. Di tingkat eceran harga solar dijual mencapai Rp20 ribu. (L03)

Baca Juga :

Indonesia Tuan Rumah AWGCW Tegaskan Sikap Hadapi Limbah Lintas Batas di ASEAN