BANJARMASIN-Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah (UKM) Provinsi Kalimantan Selatan terus mendorong pertumbuhan koperasi melalui kemudahan akses permodalan. Salah satu langkah yang dilakukan adalah menggandeng Lembaga Pengelola Dana Bergulir (LPDB) Kementerian Koperasi untuk memberikan pembiayaan berbunga rendah bagi koperasi produktif di daerah.
Kepala Bidang Kelembagaan Dinas Koperasi dan UKM Kalsel, Bambang Dedi Mulyadi, Kamis (18/6), mengatakan akses permodalan masih menjadi salah satu kendala utama yang dihadapi koperasi di Kalimantan Selatan selain pengelolaan organisasi yang profesional. “Yang paling penting bagi koperasi saat ini adalah kemudahan mendapatkan akses permodalan. Setelah kami petakan, ternyata banyak koperasi yang memiliki usaha produktif namun terkendala modal untuk berkembang,” ujarnya.
Guna membantu perkembangan koperasi, Dinas Koperasi dan UKM Kalsel telah menggelar kegiatan Bimbingan Teknis (Bimtek) Proposal Elektronik LPDB. Serta menjalin komunikasi dengan LPDB Kementerian Koperasi, terkait program pembiayaan kepada koperasi-koperasi di Kalimantan Selatan.
Bambang mengungkapkan, LPDB menawarkan pembiayaan mulai dari Rp500 juta hingga Rp250 miliar dengan skema yang dinilai lebih ringan dibandingkan pembiayaan perbankan pada umumnya.
“Ini lembaga non-profit yang memang dibentuk untuk membantu koperasi. Dari sisi pengembalian maupun cicilan, skemanya jauh lebih ringan sehingga sangat membantu pengembangan usaha koperasi,” jelasnya.
Tidak hanya menyasar koperasi di perkotaan, program LPDB juga membuka peluang bagi koperasi di wilayah pedesaan, termasuk koperasi nelayan dan koperasi pertanian.
Salah satu contoh yang ditemui pihaknya adalah koperasi di Desa Bekambat, Kabupaten Banjar yang memiliki usaha SPBU nelayan dan distribusi pupuk.
Koperasi tersebut membutuhkan tambahan modal untuk memperluas usahanya, termasuk rencana pengadaan kapal penangkap ikan yang nantinya akan dikelola bersama para nelayan setempat. “Kalau koperasi bisa menambah armada kapal, maka produktivitas nelayan meningkat. Dampaknya akan terjadi perputaran ekonomi yang lebih besar di desa dan kesejahteraan masyarakat juga ikut naik,” ungkapnya.
Selain memberikan sosialisasi dan pendampingan penyusunan proposal elektronik LPDB, Dinas Koperasi dan UKM Kalsel juga melakukan pendataan koperasi yang dinilai layak memperoleh pembiayaan. Langkah ini dilakukan melalui kolaborasi dengan dinas koperasi kabupaten/kota agar lebih banyak koperasi produktif dapat memanfaatkan program tersebut.
Pihaknya berharap keberadaan LPDB dapat menjadi solusi bagi koperasi yang selama ini kesulitan memperoleh modal usaha, sekaligus mendukung percepatan pertumbuhan ekonomi daerah yang berbasis kerakyatan.
Berdasarkan data Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Kalsel, hingga 2024 tercatat jumlah koperasi di wilayah tersebut sebanyak 3.057 unit pada tahun 2024.
Data ini belum termasuk koperasi merah putih (KMP) yang tengah gencar dibangun pemerintah di tiap desa dan kelurahan. Sebanyak 180 unit koperasi di antaranya merupakan koperasi binaan provinsi. Diakui mayoritas koperasi menghadapi berbagai kendala terutama permodalan dan banyak pula koperasi yang mati suri. (L03).