Kalsel Evaluasi Izin Perdagangan Karbon 

BANJARBARU-Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan akan memaksimalkan pengelolaan kawasan hutan dan mekanisme perdagangan karbon,

Baca Juga :

Pemadaman Bergilir Kembali Terjadi, Tim Advokasi LBH Borneo Nusantara Gugatan Segera Dirampungkan, Direksi PT PLN (Persero) Harus Bertanggung Jawab

agar memberikan manfaat lebih besar bagi masyarakat dan sumber pendapatan daerah ditengah kondisi efisiensi anggaran daerah saat ini. Gubernur Kalsel, Muhidin menegaskan akan mengevaluasi rekomendasi perizinan usaha perdagangan karbon yang telah diterbitkan kepada sejumlah PBPH.

Baca Juga :

Warga Rantau Bakula Gelar Aksi Damai dan Istighosah di Depan Gerbang PT MMI Menuntut Keadilan

Kawasan hutan di Kalimantan Selatan yang mencapai sekitar 1,6 juta hektare memiliki potensi besar untuk mendukung pembangunan berkelanjutan dan sumber pendapatan daerah. Baik melalui penanaman pohon bernilai ekonomi, hasil hutan bukan kayu (HHBK), maupun optimalisasi potensi perdagangan karbon.

Baca Juga :

Ratusan Hotspot Muncul di Konsesi Tambang Adaro dan AGM

“Potensi pendapatan daerah dari pengelolaan kawasan hutan termasuk perdagangan karbon ini sangat besar,’ ungkap Muhidin, dalam kegiatan Rimba Mart, kegiatan promosi dan penjualan produk HHBK yang digelar Dinas Lingkungan Hidup bersama Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Selatan, kemarin.

Baca Juga :

34.262 Titik Api Kepung Kalimantan

Terkait perdagangan karbon ini Gubernur Kalsel, Muhidin menegaskan akan mengevaluasi mengevaluasi rekomendasi perizinan usaha perdagangan karbon yang telah diterbitkan kepada sejumlah PBPH. “Apabila belum menunjukkan realisasi yang jelas, izin tersebut akan dicabut dan dipertimbangkan untuk dikelola langsung oleh Pemerintah Provinsi,” tegasnya.

Baca Juga :

Tim SAR Laksanakan Operasi Pencarian Korban Diduga Terjatuh dari TB Jhoni 32 di Perairan Bunati, Tanah Bumbu

Muhidin juga meminta Dinas Kehutanan Kalsel memperbanyak penanaman pohon yang menghasilkan manfaat ekonomi bagi masyarakat, seperti durian, mangga, manggis, langsat, kasturi, dan tanaman produktif lainnya, terutama di kawasan milik Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan.

Baca Juga :

Walhi: Kalimantan Darurat Asap

Kepala Dinas Kehutanan Kalsel, Fatimatuzahra mengatakan ada sejumlah izin yang telah diterbitkan terkait pengelolaan kawasan hutan untuk perdagangan karbon di Kalsel. “Memang belum ada PBPH yang berhasil karena masih berproses dan mekanisme tahapan penjualan karbon,” ujarnya, Jumat (31/7).

Baca Juga :

Ratusan Koperasi Sawit dan Karet di Kalsel Siap Kolaborasi KDMP

Perdagangan karbon adalah sistem jual-beli unit emisi GRK untuk mengurangi pemanasan global. Seperti diketahui Provinsi Kalimantan Selatan telah mendapatkan dana Result Based Payment Reducing Emissions from Deforestation and Forest Degradation (RBP-REDD) Green Climate Fund (GCF) tahun 2014-2016 atau dana yang digunakan untuk pengurangan emisi gas rumah kaca melalui upaya perlindungan dan rehabilitasi hutan dari pemerintah sebesar 3,459 juta USD. (L03)

Baca Juga :

Kalsel Kampanyekan Makanan Lokal Turunkan Stunting