Alih Fungsi Lahan dan Minimnya Regenerasi Jadi Tantangan Pertanian Kalsel

BANJARBARU-Ancaman alih fungsi lahan pertanian, konflik agraria hingga krisis regenerasi menjadi tantangan pembangunan pertanian di Kalimantan Selatan. Kebijakan pemerintah lebih berpihak pada pengusaha dan belum memberikan kesejahteraan bagi petani.

Baca Juga :

Percepat Operasi SAR Bangkai KM Virgo Diusulkan Diangkat Kepermukaan

Hal ini terungkap dalam diskusi memperingati Hari Tani Nasional 2026 bertema petani, tanah dan masa depan ekologi Kalimantan Selatan, Minggu (27/9) malam di Sekretariat DPW Serikat Petani Indonesia (SPI) Kalsel di Banjarbaru. “Alih fungsi lahan dan krisis regenerasi adalah dua tantangan terbesar yang mengancam keberlanjutan dan ketahanan pangan sektor pertanian di Indonesia,” ungkap Ketua SPI Kalsel, Dwi Putera Kurniawan.

Baca Juga :

Evakuasi Udara Korban KM Virgo Hadapi Kabut Asap

Terjadi penyusutan area produktif lahan pertanian subur yang beralih fungsi menjadi kawasan non-pertanian seperti perumahan, industri, dan infrastruktur. “Konflik agraria menjadi masalah tersendiri yang dihadapi petani. Di sisi lain generasi muda jarang yang mau menjadi petani karena dianggap kurang menjanjikan secara finansial dibandingkan sektor modern,” Dwi Putera.

Baca Juga :

Krisis Air Bersih Warga Banjarmasin Terpaksa Konsumsi Air Asin

Hal senada juga dikemukakan Kisworo Dwi Cahyono, mantan Direktur Eksekutif Walhi Kalsel yang kini aktif mengadvokasi dan bantuan hukum masyarakat. Menurutnya seperti dialami petani di daerah lain, hingga kini nasib petani di Kalsel jauh dari kata sejahtera dan merdeka.

Baca Juga :

Hotspot Nasional Turun 362 Titik

Bencana banjir saat penghujan dan Karhutla saat kemarau yang terjadi berulang melanda Kalsel bukan bencana alam, melainkan kejahatan ekologis yang lahir dari gagalnya kebijakan tata kelola lingkungan oleh negara, kegagapan mitigasi bencana, kerakusan korporasi, dan pembiaran sistematis terhadap kerusakan lingkungan.

Baca Juga :

3.578 Burung Gagal Antarpulau

“Krisis iklim global memang nyata, namun di Kalimantan Selatan dampaknya dilipatgandakan oleh kehancuran ekosistem akibat industri ekstraktif yang terus diberi karpet merah oleh negara. Akar masalahnya adalah rusaknya daya dukung dan daya tampung lingkungan akibat deforestasi, tambang, perkebunan monokultur skala besar, dan PBPH,” tegas Kisworo.

Baca Juga :

172 Korban KM Virgo Transport-8 Ditemukan Operasi SAR Diperpanjang

Dirinya juga menyoroti kondisi kekeringan dan Karhutla yang berimbas pada terancamnya lahan pertanian eksisting dan produksi pangan. Data Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kalsel mencatat, hingga pekan ketiga September 2026 luas lahan pertanian yang mengalami kekeringan mencapai 11.669,8 hektare dan luas pertanian terbakar seluas 52 hektare lebih. (L03)

Baca Juga :

Karhutla Ancam Situs Geopark Meratus