Nama Berry Furqon Mencuat di ‎Bursa Wakil Walikota Banjarbaru

‎BANJARBARU-Pasca pengunduran diri Wartono dari jabatan Wakil Wali Kota Banjarbaru periode 2025-2030 karena alasan kesehatan pada (3/11) lalu memicu dinamika politik lokal khususnya di lingkungan 13 partai politik (parpol) pengusung. Sejumlah nama muncul yang dinilai layak mendampingi Walikota Banjarbaru, Erna Lisa Halaby.

Baca Juga :

Keluarga Korban KM Virgo Desak Pengangkatan Bangkai Kapal ​

Nama-nama tersebut berasal dari berbagai latar belakang mulai dari politisi, tokoh masyarakat, birokrat hingga aktivis. Informasi yang dihimpun dari internal PDI Perjuangan Kalsel menyebut salah satu nama yang menjadi kandidat kuat adalah Berry Nahdian Furqon, Sekretaris DPD PDI Perjuangan Kalimantan Selatan. Wartono sendiri merupakan kader PDI Perjuangan.

Baca Juga :

DIDUGA TERJATUH DARI KAPAL PUTRA BUGIS DI LAUT JAWA, TIM SAR KOTABARU KERAHKAN RIB UNTUK PENCARIAN

Berry dinilai sangat memenuhi syarat untuk menduduki jabatan Wakil Walikota Banjarbaru, karena selain berdomisili di Kota Banjarbaru dirinya juga pernah menjabat sebagai Wakil Bupati Hulu Sungai Tengah (HST) periode 2016–2021. Berry juga berlatar belakang aktivis dan sempat menjabat sebagai Direktur Eksekutif Nasional Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (Walhi) (2008–2012).

Baca Juga :

Kunci Penanganan Stunting Dimulai dari Desa 

Berry juga dikenal sebagai seorang akademisi dari Universitas Nahdlatul Ulama (NU) Kalsel dan aktif di kepengurusan PWNU Kalimantan Selatan periode 2018-2023 sebagai Sekretaris.

Baca Juga :

RSPO Jangan Jadi Alat Greenwashing Industri Sawit

Nama lainnya adalah mantan Wakil dan Wali Kota Banjarbaru Darmawan Jaya Setiawan dari Partai Nasdem. Namun peluang Darmawan dinilai minim akibat terbentur aturan perundang-undangan. ‎Mengingat ia pernah menjabat sebagai Wali Kota Banjarbaru menggantikan almarhum Nadjmi Adhani.

Baca Juga :

Operasi SAR KM Virgo Ditutup

“Aturan membatasi peluang Darmawan Jaya yang pernah menjabat Walikota Banjarbaru untuk dicalonkan kembali di posisi Wakil Walikota,” ungkap Ahmad Fikri Hadin,

Pakar Hukum Tata Negara, Universitas Lambung Mangkurat (ULM) Banjarmasin, Sabtu (7/11).

Baca Juga :

KLH Didesak Buka Data 335 Korporasi Terlibat Karhutla

Fikri juga mengungkapkan dalam Pasal 176 UU Pilkada mengatur sisa masa jabatan yang apabila masa jabatan wakil wali kota yang kosong lebih daripada 18 bulan, maka diadakan mekanisme untuk pengusulan oleh partai politik (parpol) atau gabungan parpol yang memenangkan pasangan calon pada Pilkada Kota Banjarbaru. (L03)

Baca Juga :

Kapolda Kalsel Apresiasi Peran GAPKI dalam Penanggulangan Karhutla