Potensi Radikalisme di Kalsel Meningkat

BANJARMASIN-Indeks Potensi Radikalisme (IPR) 2025 Provinsi Kalimantan Selatan terus mengalami kenaikan dan menjadi perhatian serius pemerintah. Tercatat IPR Kalsel pada 2025 sebesar 13,2 meningkat signifikan dibanding 2022 sebesar 10,2.

Baca Juga :

13 Kabupaten/Kota di Kalsel Raih WTP

Secara berurutan pada 2023 IPR Kalsel berada di angka 10,8 poin dan 2024 meningkat menjadi 12,1 poin. Angka IPR Kalsel ini jauh lebih tinggi dari IPR Nasional yang tercatat sebesar 10,1.

Baca Juga :

Distribusi 6.804 Galon Air Zam-Zam dan Persiapan Pemulangan Jamaah Haji Kalsel-Kalteng Dipastikan Siap

Hal ini terungkap dalam Kajian Senin Kamis (KSK) bertema “Membedah Tren Potensi Radikalisme di Bumi Lambung Mangkurat” yang diselenggarakan Badan Nasional Pencegahan Terorisme (BNPT) RI dan

Baca Juga :

Penggunaan Transaksi Digital QRIS di Kalsel Masih Rendah

Forum Koordinasi Pencegahan Terorisme (FKPT) Provinsi Kalimantan Selatan, kemarin.

Baca Juga :

Gaji Telat Puluhan Pekerja Sekolah Rakyat Banjarbaru Mogok Kerja

Pokok bahasan dalam kegiatan yang digelar secara daring tersebut tentang

Hasil Survei Indeks Potensi Radikalisme (IPR) termasuk di Kalsel. Kegiatan ini selain diikuti pengurus FKPT Provinsi Kalsel serta peserta dari berbagai unsur strategis perguruan tinggi, TNI/Polri, Badan Intelijen Negara Daerah (BINDA), Korem 101/Ant, Satgaswil Kalsel, Densus 88 AT, Kementerian Agama, Ikasba, Kesbangpol, hingga Dinas Pendidikan kabupaten/kota serta sekolah SMA/SMK se-Provinsi Kalsel.

Baca Juga :

BRIN Perkuat SDM Pemda Hadapi Dampak Negatif AI

Direktur Pencegahan BNPT RI, Sigit Karyadi mengingatkan bahaya media sosial menjadi saluran penyebaran ekstremisme tertinggi. Kelompok radikal memanfaatkannya untuk propaganda, cuci otak (grooming), dan rekrutmen—terutama menyasar generasi muda.

Baca Juga :

Pemerintah Pangkas Perhutanan Sosial Pulau Jawa 339.140 Hektare

“Ekstremisme dengan menggunakan ruang medsos hingga menormalisasi kekerasan yang berujung pada aksi terorisme,” tegasnya.

Baca Juga :

Pemkab Hulu Sungai Tengah Usulkan Pembangunan Bendungan Pancar Hanau

Sementara Lilik Purwandi dari Tim Review BNPT RI menjelaskan perihal kenaikan IPR Provinsi Kalsel terutama kelompok rentan adalah perempuan, kelompok generasi muda (Gan Z), masyarakat urban. Termasuk netizen yang mencari dan menyebar konten di internet, termasuk netizen anak-anak.

Baca Juga :

Kemendikdasmen Bersama Polri, Kejaksaan, KPK, dan Kemendagri Komitmen Kawal SPMB Ramah 2026

Menurutnya upaya untuk melakukan pencegahan atau daya tangkal yakni dengan kearifan lokal, asuh/pola pendidikan keluarga, wawasan kebangsaan, literasi digital dan moderasi beragama. (L03)

Baca Juga :

Sengketa Lahan dengan TNI, Warga Sidomulyo Sampaikan Mosi Tidak Percaya pada Majelis Hakim PN Banjarbaru