Walhi Tantang Jumhur Berani Tindak Perusak Lingkungan

BANJARBARU-Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (Walhi) Kalimantan Selatan memberikan banyak catatan dan menantang Menteri Lingkungan Hidup yang baru Jumhur Hidayat untuk berani menindak tegas para perusak lingkungan dan melakukan penegakan hukum lingkungan yang adil dan tidak tebang pilih.

Baca Juga :

Semarak Hardiknas di Kalteng, Satukan Pendidikan, Lingkungan, dan Tata Kelola Daerah Bangun Peradaban

Hal ini ditegaskan Direktur Eksekutif Walhi Kalsel, Raden Rafiq Wibisono, Minggu (3/5). “Kami menantang Menteri Lingkungan Hidup yang baru, Jumhur Hidayat, untuk berani mengambil langkah tegas dan progresif dalam menyelesaikan persoalan lingkungan yang kian kompleks. Tidak cukup dengan pendekatan normatif, dibutuhkan keberanian politik untuk mengevaluasi secara menyeluruh kebijakan lingkungan. Menghentikan praktik-praktik eksploitasi yang merusak dan menimbulkan ketimpangan ekologis, sekaligus memastikan penegakan hukum lingkungan yang adil dan tidak tebang pilih,” tegas Raden.

Baca Juga :

Nenek ST Aminah Wujudkan Impian Haji dari Hasil Jualan Jamu, Kisah Ketekunan yang Menginspirasi

Walhi juga meminta Menteri Lingkungan Hidup turut mendukung serta mengawal pembahasan RUU Keadilan Iklim sebagai instrumen penting untuk menjamin keadilan bagi masyarakat yang terdampak krisis iklim. Menurut Raden ada sejumlah catatan terkait dilantiknya Jumhur Hidayat sebagai Menteri Lingkungan Hidup yang seharusnya menjadi momentum penting bukan sekadar menjadi pergantian administratif belaka. Masyarakat yang selama ini hidup dalam bayang-bayang krisis ekologis, menunggu langkah nyata dan bukan sekadar janji.

Baca Juga :

Satlap Tri Cakti Gagalkan Penyelundupan 1,2 Ton Timah di Pulau Bangka

Sengkarut persoalan di sektor industri ekstraktif, eksploitasi kawasan hutan, hingga ekspansi perkebunan kelapa sawit terus berlangsung tanpa kontrol yang tegas. Negara terkesan abai, sementara korporasi semakin leluasa memperluas dampak kerusakan.

Baca Juga :

Walikota Banjarmasin Manfaatkan May Day Sosialisasi Penanganan Sampah

“Kami menilai, persoalan lingkungan di Indonesia bukan lagi sekadar isu sektoral, melainkan krisis sistemik yang telah berlangsung lintas generasi kepemimpinan. Pergantian presiden dan menteri tidak serta-merta membawa perubahan signifikan. Bahkan, dalam banyak kasus, kondisi lingkungan justru semakin memburuk,” kata Raden.

Baca Juga :

Tim SAR Gabungan Lakukan Pencarian Intensif Terhadap ABK KM Cemara Nusantara 6 yang Terjatuh di Perairan Pelabuhan Trisakti

Dampak dari kebijakan yang tidak berpihak pada keselamatan lingkungan ini dirasakan langsung oleh masyarakat di daerah, termasuk di Kalimantan Selatan. Setiap musim hujan, banjir menjadi bencana rutin. Sementara itu, di musim kemarau, kabut asap akibat kebakaran hutan dan lahan (Karhutla) kembali menghantui. Ini bukan fenomena alam semata, melainkan konsekuensi dari tata kelola lingkungan yang gagal.

Baca Juga :

Ratusan Desa di Kalsel Masih Blank Spot

Jika tidak ada perubahan arah kebijakan yang fundamental, maka pergantian ini hanya akan menjadi bagian dari siklus kegagalan yang terus berulang. (L03)

Baca Juga :

Nahkodai KLH/BPLH, Menteri Jumhur: Environmental Ethics Jadi Penyelamat Bumi