Fungsi Irigasi Menurun Jadi Tantangan Hadapi Karhutla dan Ketahanan Pangan

BANJARBARU-Kondisi irigasi di wilayah Provinsi Kalimantan Selatan terus mengalami penurunan fungsi dan sebagian dalam kondisi rusak. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kalsel, perkuat langkah mitigasi ancaman kebakaran hutan dan lahan (karhutla) dan ketersediaan pasokan air untuk sektor pertanian, perikanan dan air baku kebutuhan masyarakat.

Baca Juga :

Menteri LH: Bersama Singapura Kita Kelola Pasar Karbon Berkeadilan

Hal ini dikemukakan Kepala Seksi Irigasi dan Air Baku Dinas PUPR Kalsel, Herry Ade Permana, Kamis (9/7). “Irigasi ini tiga jenis sesuai kewenangannya pusat, provinsi dan kabupaten/kota. Kondisinya sebagian cukup memprihatinkan dan terjadinya penurunan fungsi, karena keterbatasan anggaran untuk pemeliharaan,” tuturnya.

Baca Juga :

Kemenhut Bantu Atasi Karhutla di Kalsel

Kondisi ini menjadi tantangan tersendiri di tengah ancaman karhutla dan kebutuhan sektor pertanian, perikanan dan kebutuhan air baku yang membutuhkan pasokan air dari saluran irigasi terus menerus. Kemarau debit air di waduk, bendung maupun saluran irigasi berkurang. “Irigasi yang kurang terpelihara tentu akan berpengaruh pada kelancaran distribusi atau pasokan air untuk berbagai keperluan,” kata Herry.

Baca Juga :

Monitoring Situs Batu Gamping Batu Laki Temukan Kadal Terbang

Tercatat ada 7 daerah irigasi permukaan dan 34 daerah irigasi rawa yang menjadi kewenangan provinsi Kalsel. Namun, keterbatasan anggaran menyebabkan sebagian jaringan irigasi mengalami penurunan fungsi sehingga membutuhkan penanganan segera. “Jika kita bicara ketahanan pangan, maka jaringan irigasi ini harus menjadi prioritas,” ujarnya.

Baca Juga :

Rawan Terbakar Patroli di Kawasan Tahura Sultan Adam Digalakkan

Herry mengatakan cuma jaringan irigasi Riam Kanan dalam kondisi baik karena terus dipelihara. Itu pun pemeliharaan atau pembersihan saluran irigasi terakhir dilakukan lima tahun yang lalu. Selebihnya kondisi saluran irigasi di Kalsel dalam kondisi kurang baik.

Baca Juga :

Kemenkop Dorong Pembangunan SPBU Nelayan Berbasis Koperasi

Herry menjelaskan, PUPR Kalsel juga telah menyusun konsep penanganan kawasan rawan kekeringan berdasarkan hasil kajian bersama Universitas Brawijaya. Kajian tersebut menghasilkan pola penanganan yang dibagi dalam beberapa zona sesuai karakteristik wilayah.

Baca Juga :

Operasi Gabungan Kemenhut TNI dan Polri Gagalkan Perambahan kawasan hutan di Ketapang

Menurutnya, pengalaman menghadapi El Nino pada 2023 menjadi acuan penting dalam meningkatkan kesiapsiagaan. Berbagai pekerjaan fisik telah dilakukan, mulai dari pembangunan fasilitas pengendali air, perbaikan saluran irigasi, hingga normalisasi atau pendalaman saluran yang rutin dilaksanakan setiap tahun.

Baca Juga :

Bangunan Berkelanjutan untuk Wilayah Lahan Basah

Tak hanya itu, PUPR Kalsel juga berkolaborasi dengan berbagai pemangku kepentingan, termasuk sektor kehutanan, dalam menjaga kawasan sekitar Bandara Syamsudin Noor agar tetap memiliki kecukupan air. Salah satu langkahnya adalah membuka pintu air tertentu sejak Mei 2026 untuk menjaga kelembapan lahan dan mencegah kawasan tersebut mengalami kekeringan.

Baca Juga :

Shuttle Bus Perkantoran hingga Bus Listrik untuk Tingkatkan Layanan Transportasi Publik

Sebelumnya Gubernur Kalsel, Muhidin telah meminta kesiapsiagaan lintas sektor dalam menghadapi ancaman kekeringan dan karhutla akibat Elnino. Kalsel saat ini ditetapkan dalam status siaga darurat bencana karhutla. (L03)

Baca Juga :

Pemadaman Bergilir Gubernur Kalsel Panggil Manajemen PLN