Belasan Ribu Hektare Wilayah Kalsel Terbakar

BANJARBARU-Kebakaran hutan dan lahan (Karhutla) di wilayah Provinsi Kalimantan Selatan terus terjadi dan sudah mencapai luasan lebih dari 12 ribu hektare, dengan jumlah sebaran titik api 17 ribu lebih titik.

Baca Juga :

Kepala BPBD Provinsi Kalimantan Selatan, Ronny Eka Saputra, Jumat (3/9) mengungkapkan sepanjang periode Januari hingga September 2026, tercatat terjadi sebanyak 2.332 kejadian karhutla dengan luas lahan terdampak/terbakar mencapai 12.339 hektare. “Upaya penanganan karhutla ini terus kita lakukan dan telah menjadi prioritas pemerintah pusat dan daerah,” ungkapnya.

Baca Juga :

Ini Pertimbangan Teknis dalam Pengembangan Lapangan Gas

Berdasarkan data Pusdalops BPBD Kalsel, sebaran kejadian karhutla terbanyak terjadi di sejumlah kabupaten/kota, seperti Kabupaten Banjar 441 kejadian dengan luas lahan terdampak 2.737 hektare, sedangkan Kota Banjarbaru sebanyak 474 kejadian dengan luas 1.831 hektare.

Baca Juga :

BPKP Pantau Penanganan Krisis Air Bersih Kota Pontianak

Selanjutnya, Hulu Sungai Selatan tercatat 324 kejadian dengan luas 2.203 hektare, Tanah Laut 359 kejadian dengan luas 2.072 hektare, dan Tapin 183 kejadian dengan luas 1.244 hektare. Barito Kuala 168 kejadian dengan luas 971,70 hektare, Hulu Sungai Utara 98 kejadian dengan luas 532,85 hektare dan Balangan 66 kejadian dengan luas 196,51 hektare.

Baca Juga :

ASUS Perkenalkan ExpertBook Ultra

“Beberapa lainnya pun mengalami karhutla namun masih relatif bisa dikendalikan. Daerah terparah karhutla terjadi di kawasan sekitar bandara Syamsudin Noor Banjarbaru,” ujarnya. Data SIPONGI Kementerian Kehutanan, lewat pemantauan satelit NASA-MODIS, NASA-SNPP, dan NASA-NOAA20 mencatat jumlah titik api mencapai 17.093 titik api.

Baca Juga :

Kementerian Kehutanan Dorong Integritas Pasar Karbon Indonesia

BPBD Kalsel terus mendorong kewaspadaan masyarakat terhadap potensi karhutla ini. “Pengendalian karhutla membutuhkan sinergi seluruh pihak. Pemantauan data, kesiapsiagaan personel dan respons cepat di lapangan menjadi bagian penting dalam menekan dampak kebakaran,” kata Ronny.

Baca Juga :

Kemenhut Tetapkan Dua WNA Tiongkok Jadi Tersangka Tambang Emas Ilegal di Kawasan Hutan Produksi Sulawesi Utara

Pada bagian lain, berbagai pihak termasuk DPRD Kalsel mendorong dilakukannya revisi Perda Kalsel Nomor 1 Tahun 2008 tentang Pengendalian Kebakaran Lahan dan Hutan. Pemerintah daerah didesak memprioritaskan penanganan sektor kesehatan, pendidikan, sosial dan lainnya dampak karhutla dan kabut asap yang diderita masyarakat. (L03)

Baca Juga :

Bank Dunia Dukung Penanganan Sampah di Kalsel