Program Direktif Presiden Perlu Keterlibatan Daerah

BANJARBARU-Pemerintah pusat diminta untuk memperkuat keterlibatan pemerintah daerah dalam mensukseskan 10 program direktif utama Presiden Prabowo Subianto. Berbagai program direktif presiden diakui banyak menemui kendala di lapangan.

Hal ini dikemukakan Ketua Komisi II DPR RI, Muhammad Rifqinizamy Karsayuda, saat memberikan pengarahan dalam acara Rapat Koordinasi Regional Monitoring dan Evaluasi 10 Program Direktif Presiden di Banjarbaru, Kamis (11/6). “Implementasi berbagai program direktif presiden ini banyak menemui kendala di lapangan. Karena itu pemerintah pusat hendaknya melibatkan pemerintah daerah dalam rangka mensukseskannya,” ungkap Rifqi.

Adapun 10 program direktif Presiden Prabowo Subianto antara lain, Makan Bergizi Gratis (MBG), Cek Kesehatan Gratis, Sekolah Rakyat hingga Koperasi Desa Merah Putih, Penyediaan 3 Juta Rumah dan swasembada pangan. “Kita bersyukur pemerintah saat ini mulai mendengar beragam aspirasi masyarakat dalam rangka evaluasi implementasi program,” tuturnya.

Baca Juga :

Kalsel 10 Besar Tertinggi Deforestasi

Rifqi mencontohkan program MBG dan Koperasi Desa Merah Putih yang memakan biaya besar dan membebani APBN dapat dicarikan solusi dengan memanfaatkan biaya di luar APBN. “Pemda dan pengusaha daerah harus dilibatkan, sehingga program tersebut dapat bejalan lebih efektif tanpa mengandalkan APBN,” ujarnya.

Dalam paparannya politisi Partai Nasdem tersebut juga mengaku memahami kondisi kesulitan fiskal yang dialami Pemda akibat kebijakan pemangkasan anggaran (recofusing) oleh pemerintah pusat. Tingkat kemandirian fiskal mayoritas pemda di Indonesia rendah masih mengandalkan dana transfer ke daerah (TKD).

Baca Juga :

Anak Gajah Lahir di Camp Elephants Flying Squad, Taman Nasional Tesso Nilo

“Provinsi Kalsel misalnya kemandirian fiskalnya rendah Kalsel hanya 49 persen PAD. Demikian juga kabupaten/kota kemandirian fiskal rata-rata 30-35 persen. Pemda saat ini membutuhkan relaksasi kebijakan anggaran,” katanya.

Rakor Regional Monitoring dan Evaluasi 10 Program Direktif Presiden diikuti 10 provinsi meliputi Riau, Lampung, seluruh provinsi Kalimantan, Sulawesi dan Gorontalo.

Baca Juga :

KLH/BPLH Kebut Target 2 Miliar Pohon

Plh Sekretaris Daerah Provinsi Kalsel, Subhan Noor Yaumil, menegaskan pihaknya mendukung dan siap mensukseskan 10 program direktif presiden. Salah satunya adalah program swasembada pangan dan energi dimana Kalsel dinilai cukup berhasil. Swasembada pangan dan energi ini juga berkaitan dengan pencanangan Kalsel sebagai pintu gerbang Ibu Kota Nusantara (IKN). (L03)

Baca Juga :

Lima Desa Terbaik Kalsel Bersaing Menuju Verifikasi Lapangan Lomba Desa Tingkat Provinsi