BANJARBARU-Kementerian Lingkungan Hidup/Badan Pengendalian Lingkungan Hidup (KLH/BPLH) membentuk Satuan Tugas (Satgas) Pengendalian Kebakaran Lahan Tahun 2026, sebagai langkah strategis dalam menghadapi peningkatan risiko Kebakaran Hutan dan Lahan (Karhutla) seiring proyeksi musim kemarau dan potensi El Nino. Di Kalimantan Selatan, Gubernur Kalsel, Muhidin telah menerbitkan surat edaran kesiapsiagaan menghadapi ancaman kekeringan dan karhutla bagi 13 kabupaten/kota di wilayah tersebut.

Data Kementerian LH mencatat, sepanjang awal 2026, jumlah titik panas di berbagai wilayah terpantau mencapai 3.609 atau meningkat tiga kali lipat dibanding periode yang sama tahun sebelumnya. Luas kebakaran hingga Februari 2026 juga tercatat meningkat tajam, mencapai lebih dari 32 ribu hektare, dengan wilayah Sumatera dan Kalimantan sebagai daerah paling terdampak.

Baca Juga :

Menteri LH Resmikan Komando Polusi Asap Lintas Batas

Menteri LH/Kepala BPLH, Hanif Faisol Nurofiq, Rabu (22/4) menegaskan bahwa pendekatan pengendalian karhutla harus berfokus pada pencegahan yang terstruktur dan terpadu. “Kita harus bergerak cepat, terstruktur, dan tanpa kompromi karena ini menyangkut keselamatan masyarakat, lingkungan, dan masa depan bangsa,” tegasnya dalam Apel Siaga Pengendalian Karhutla Tahun 2026.

Menghadapi kondisi tersebut, KLH/BPLH menetapkan Satgas Pengendalian Kebakaran Lahan Tahun 2026 yang terdiri dari tim pendamping, tim sekretariat, dan tim klarifikasi. Satgas karhutla bertugas memperkuat koordinasi pusat dan daerah serta memastikan langkah pencegahan dan penanganan dilakukan secara cepat dan efektif hingga tingkat tapak.

Baca Juga :

Ancaman Nyata Karhutla 2026, KLH/BPLH Bentuk Satgas untuk Perkuat Respons Dini

“Salah satu fungsi utama Satgas diarahkan untuk memperkuat early fire response melalui aktivasi posko pengendalian karhutla di daerah rawan hingga tingkat desa. Selain itu, kesiapsiagaan sumber daya manusia, sarana prasarana, serta dukungan dari pemerintah daerah dan pelaku usaha dalam pelaksanaan pengendalian,” kata Hanif.

Menteri LH juga mendorong penguatan infrastruktur pengendalian karhutla, khususnya di wilayah gambut, melalui perbaikan tata kelola air, pembangunan sekat kanal, serta penyediaan sumber air seperti sumur bor dan embung. Upaya ini dilakukan secara kolaboratif bersama pemerintah daerah, dunia usaha, serta aparat TNI/Polri dan masyarakat.

Baca Juga :

Kalsel Perkuat Pengamanan Kawasan Konservasi Perairan

BMKG memprediksi musim kemarau tahun 2026 akan berlangsung lebih kering dan panjang, dengan indikasi El Nino lemah hingga moderat. Kondisi ini diperkirakan meningkatkan potensi kebakaran, terutama di wilayah rawan seperti Riau dan Kalimantan Barat, sehingga kesiapsiagaan harus diperkuat sejak dini.

Melalui pembentukan Satgas Pengendalian Kebakaran Lahan Tahun 2026, KLH/BPLH berharap upaya pencegahan dapat dilakukan lebih sistematis dan respons terhadap kebakaran dapat dilakukan lebih cepat. Langkah ini diharapkan mampu meminimalkan dampak karhutla terhadap lingkungan, kesehatan masyarakat, serta perekonomian nasional. (L03)

Baca Juga :

Banjarbaru Menuju Kota Gastronomi Dunia