Promosi Kredit Karbon di Tengah Karhutla Disorot

750 x 100 AD PLACEMENT

 

 

BANJARBARU-Pemerintah Indonesia melalui Kementerian Lingkungan Hidup/Badan Pengendalian Lingkungan Hidup (KLH/BPLH) menawarkan 30 paket proyek karbon pada konferensi perubahan iklim tahunan PBB (COP31) di Antalya Turki. Promosi kredit karbon di tengah kondisi kebakaran hutan dan lahan (Karhutla) yang melanda Sumatera, Kalimantan dan Papua ini mendapat sorotan Sawit Watch.

 

750 x 100 AD PLACEMENT

“Promosi kredit karbon ini ironis di tengah Indonesia dilanda kebakaran hutan dan lahan hebat sepanjang tahun 2026 di Sumatra, Kalimantan, hingga Papua,” ungkap Kepala Departemen Kampanye, Riset dan Kebijakan Publik, Sawit Watch

Hadi Saputra, Kamis (19/11).

 

Menurutnya kebakaran hutan dan lahan bukanlah bencana alam, melainkan diakibatkan oleh konversi lahan secara sistematis oleh korporasi yang dibiarkan oleh kelemahan kebijakan. “Data Januari-Agustus 2026 mencatat terjadinya lonjakan titik api (hotspot) mencapai 366%. Investigasi lapangan kami di Kalimantan Tengah menemukan bahwa titik api justru ditemukan di dalam konsesi perusahaan sawit bersertifikat berkelanjutan Roundtable on Sustainable Palm Oil (RSPO),” ungkapnya.

750 x 100 AD PLACEMENT

 

Sementara menurut Laporan terbaru dari Copernicus Atmosphere Monitoring Service (CAMS), emisi yang dihasilkan dari fenomena Karhutla sepanjan 2026 hingga bulan Oktober adalah 180 juta ton karbon, tertinggi sepanjang sejarah.

 

“Perusahaan yang mengantongi sertifikasi keberlanjutan semestinya dapat menjadi contoh dalam mencegah karhutla. Skema sertifikasi tidak boleh dijadikan tameng untuk melegitimasi greenwashing. Dalam konteks perundingan internasional, kami memandang bahwa praktik obral kredit karbon di tengah krisis karhutla hanya akan meruntuhkan kredibilitas komitmen iklim Indonesia dan mempertaruhkan target penurunan emisi sektor kehutanan dan lahan (FOLU Net Sink 2030),” kata Hadi.

750 x 100 AD PLACEMENT

 

Sawit Watch juga menyoroti ambisi pemerintah terkait rencana implementasi mandatori biodiesel B50. Achmad Surambo, Direktur Eksekutif Sawit Watch, menegaskan bahwa rencana tersebut sangat paradoks dan berlawanan dengan komitmen iklim pemerintah sendiri.

 

“Rencana implementasi B50 sangat bertolak belakang dengan komitmen pemerintah dalam mengurangi emisi gas rumah kaca. Kebijakan ini akan memicu lonjakan permintaan domestik terhadap minyak sawit mentah (CPO) secara masif, yang pada akhirnya sangat berisiko mendorong ekspansi pembukaan lahan perkebunan sawit baru. Alih-alih menurunkan emisi, hal ini justru akan memperparah deforestasi, memicu konflik perampasan lahan, dan melepaskan lebih banyak emisi karbon. Ini jelas mengancam pencapaian target iklim yang dibanggakan pemerintah di kancah global,” tegas Rambo.

 

Atas krisis ekologis dan ancaman perampasan ruang hidup tersebut, Sawit Watch mendesak pemerintah Indonesia dan pemangku kepentingan global di COP 31 untuk segera mengambil langkah konkret berikut mengusut tuntas serta mengadili perusahaan sawit termasuk pemegang sertifikasi berkelanjutan yang terbukti melakukan pembiaran maupun pembakaran hutan dan lahan di area konsesinya, serta melakukan evaluasi total tata kelola penanganan karhutla.

 

Serta mengkaji ulang dan menunda kebijakan biodiesel B50 hingga terdapat jaminan serta instrumen perlindungan (safeguard) yang ketat bahwa pemenuhan pasokan CPO tidak berasal dari ekspansi lahan baru dan deforestasi. (L03)

750 x 100 AD PLACEMENT
Anda mungkin juga menyukai :