Komisi XI DPR RI Dorong Hilirisasi Industri di Kalsel

BANJARMASIN-Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan didorong untuk melakukan percepatan hilirisasi industri guna meningkatkan pendapatan daerah, di tengah penerapan efisiensi atau pemangkasan anggaran oleh pemerintah pusat.

Baca Juga :

Wamenkop Dorong Fatayat NU Dukung Keberhasilan program Koperasi Desa Merah Putih

Melalui hilirisasi industri akan memberikan nilai tambah dari pengelolaan sumber daya alam dan akhirnya mampu meningkatkan pendapatan asli daerah. “Provinsi Kalsel memiliki sumber daya alam sangat besar terutama batubara dan sawit yang dapat dioptimalkan lewat hilirisasi industri,” tutur Wakil Ketua Komisi XI DPR RI Fauzi H. Amro, dalam pertemuan dengan jajaran Pemprov dan perbankan Kalsel di Banjarmasin, kemarin.

Baca Juga :

Penegakan Hukum Sindikat Pembalakan Liar di TN Baluran Masuk Tahap II dan Siap Disidangkan

Berdasarkan data pertumbuhan ekonomi Kalsel bertumpuh pada sektor pertambangan, perkebunan dan perdagangan. Pertumbuhan ekonomi Provinsi Kalsel pun sebesar 5,67 persen atau di atas nasional 5,61 persen. Dengan kontribusi sektor pertambangan menyumbang 26 persen pendapatan daerah.

Baca Juga :

Gubernur Kalsel Sambut Wakasad dan Wamenkop

Pihaknya menyakini hilirisasi menjadi solusi dan kekuatan ekonomi Kalsel melalui pengelolaan sumber daya alam secara optimal ditengah pengetatan fiskal/kebijakan efisiensi anggaran dihadapi daerah-daerah saat ini. Lebih jauh Komisi XI DPR RI juga mengingatkan agar Pemprov Kalsel juga mulai mencari sumber pendapatan baru seperti sektor pariwisata khususnya berbasis sungai.

Baca Juga :

Pemerintah Perkuat Layanan dan Pengawasan Jemaah

Gubernur Kalsel, Muhidin didepan rombongan Komisi XI DPR RI meminta dukungan terkait usulan peninjauan kembali kebijakan efisiensi/pemangkasan anggaran dana bagi hasil karena dinilai memberatkan bagi daerah.

Baca Juga :

Pemanfaatan Wisata Alam di Taman Nasional Bali Barat Sesuai Ketentuan dan Berbasis Zonasi

Pada bagian lain, Asisten Perekonomian dan Pembangunan Sekdaprov Kalsel Ariadi Noor, di sela-sela kegiatan pelantikan pejabat eselon II dan Baznas Kalsel, Jumat (8/5) mengatakan pihaknya mulai mencari terobosan memanfaatkan dana Corporate Social Responsibility (CSR) perusahaan yang beroperasi di wilayah tersebut, guna menutupi APBD yang berkurang mencapai Rp2,1 triliun dampak efisiensi anggaran dari pemerintah pusat.

Baca Juga :

Kementerian Kehutanan Dukung Langkah KPK Lakukan Kajian Sektor Kehutanan Tahun 2026

Terkait hilirisasi industri Pemprov Kalsel meminta dukungan penuh pemerintah pusat untuk pengembangan empat kawasan industri strategis (KIK), yakni KIK Seradang di Kabupaten Tabalong, KIK Mantuil di Banjarmasin, KIK di Kabupaten Tapin dan KIK Jorong di Kabupaten Tanah Laut. (L03)

Baca Juga :

Respons Cepat Kementerian Kehutanan Tangani Temuan Harimau Sumatera di Mukomuko