BANJARBARU-Secara makro manfaat ekonomi dari gencarnya eksploitasi sumber daya alam melalui aktivitas tambang dan pembangkit listrik tenaga uap (PLTU) berbahan bakar batu bara lebih banyak dinikmati korporasi, pemerintah, dan sistem energi secara luas, sementara dampak sosial, kesehatan, dan ekologis lebih besar ditanggung oleh masyarakat lokal.
Hal ini menjadi hasil kajian Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (WALHI) Kalimantan Selatan bersama Jurusan Sosiologi Fakultas Ilmu Sosial dan Politik Universitas Lambung Mangkurat. “Hasil kajian ini penting untuk disampaikan pada publik bahwa akumulasi eksploitasi alam untuk energi menghadirkan berbagai risiko dampak bagi lingkungan dan kehidupan,” ungkap Direktur Eksekutif Walhi Kalsel, Raden Rafiq Wibisono, Sabtu (21/11).
Beberapa objek dalam kajian di antaranya adalah PLTU Asam-Asam, PLTU Tanjung Power Indonesia (TPI), PLTU Makmur Sejahtera Wisesa (MSW) dan PLTU Sigam. Untuk perusahaan pertambangan ada dua objek yaitu PT. Antang Gunung Meratus dan PT. Balangan Coal.
Ringkasan analisis perbandingan manfaat dan dampak pertambangan batubara dan PLTU batubara di Kalsel secara makro memberikan manfaat dalam bentuk penyediaan energi listrik, peningkatan investasi, penerimaan negara dan daerah, serta penciptaan lapangan kerja. Namun, hasil riset lapangan menunjukkan bahwa manfaat tersebut tidak terdistribusi secara merata kepada masyarakat yang tinggal di sekitar wilayah operasional.
Aktivitas pertambangan telah menyebabkan berkurangnya lahan pertanian dan ruang hidup masyarakat akibat proses pembebasan lahan untuk perluasan konsesi tambang. Kondisi ini berdampak pada menurunnya sumber penghidupan dan melemahnya ketahanan pangan rumah tangga, terutama bagi masyarakat yang bergantung pada sektor pertanian.
Selain itu, aktivitas produksi tambang menimbulkan debu, kebisingan, dan getaran yang dirasakan secara langsung oleh masyarakat. Demikian juga keberadaan PLTU juga memunculkan keluhan terkait tingginya intensitas debu yang memengaruhi kualitas lingkungan permukiman dan kesehatan masyarakat.
“Apabila dibandingkan secara keseluruhan, manfaat ekonomi dari PLTU dan pertambangan batu bara lebih banyak dinikmati oleh korporasi, pemerintah, dan sistem energi secara luas, sementara dampak sosial, kesehatan, dan ekologis lebih besar ditanggung oleh masyarakat lokal,” tutur Raden.
Tercatat ada 11 infrastruktur PLTU di Kalsel terdiri dari PLTU Asam-asam/Kalsel-Teng unit 01-07 di Kabupaten Tanah Laut, PLTU Conch South Kalimantan Cement (SKC), PLTU Makmur Sejahtera Wisesa (MSW) dan PLTU Tanjung Power Indonesia di Kabupaten Tabalong. Kemudian PLTU Dua Samudera Perkasa (DSP) di Kabupaten Tanah Bumbu, PLTU Kotabaru, PLTU Indocement Tunggal Perkasa dan PLTU Smart Tarjun Refinery di Kabupaten Kotabaru serta PLTU Wijaya Triutama Plywood di Kota Banjarmasin.
Industri kotor dari hulu ke hilir
Manajer Advokasi, Kampanye, Pendidikan dan Pengkaderan WALHI Kalsel, M. Jefry Raharja mengatakan bahwa industri pertambangan batubara bukan hanya kotor pada proses eksploitasi saja, namun juga industri hilirnya turut menyumbang risiko dan dampak buruk bagi lingkungan bahkan kesehatan. “Seperti di Desa Muara Asam-Asam, nampak debu terlihat menempel pada ventilasi rumah warga. Lalu, pesisir pantainya pun kotor dipenuhi serpihan batubara yang diduga berasal dari aktivitas jetty batubara dan angkutan tongkang batubara” ujarnya.
Eksploitasi batubara di wilayah-wilayah rentan masih terjadi bahkan semakin masif yang tergambar dari izin-izin baru yang muncul. Ketimpangan akses ruang hidup berimplikasi pada kemiskinan struktural dan ketidakadilan. Perjanjangan masa pensiun PLTU sama dengan perpanjangan penghancuran ekosistem dan peradaban.
WALHI Kalsel berharap kajian ini dapat menjadi dokumen awal untuk mendorong percepatan transisi energi dan sebagai pemantik para akademisi dan peneliti untuk melakukan riset serupa yang lebih berpihak pada masyarakat dan lingkungan. (L03)