Indonesia Tegaskan Komitmen Kota Menjawab Tantangan Perubahan Iklim Global

750 x 100 AD PLACEMENT

 

ANTALYA+Pemerintah Indonesia melalui Kementerian Lingkungan Hidup/Badan Pengendalian Lingkungan Hidup (KLH/BPLH) menegaskan komitmen dan kontribusi kota-kota di dunia dalam menjawab tantangan serta solusi perubahan iklim global. Pemerintah daerah/kota berperan penting dalam menerjemahkan komitmen iklim global menjadi aksi nyata.

 

Pesan tersebut mengemuka dalam sesi C4 “Closing the Gap: Cities as the Missing Link Between Climate Ambition and Action” yang diselenggarakan di Indonesia Pavilion, COP31, Antalya, Türkiye, Selasa (17/11). Dr Hanifah Dwi Nirwana, Staf Ahli Menteri Bidang Hubungan Antar Lembaga Pusat dan Daerah, Kementerian LH, mengungkapkan sesi ini dirancang sebagai ruang dialog

750 x 100 AD PLACEMENT

untuk mempertemukan perspektif pemerintah pusat, pemerintah kota, dan jejaring internasional.

 

“Diskusi mengangkat pentingnya memperkuat kontribusi kota, tidak

hanya sebagai pelaksana kebijakan iklim, tetapi juga sebagai aktor strategis yang mampu menghadirkan inovasi dan memengaruhi agenda iklim global,” ungkapnya.

750 x 100 AD PLACEMENT

 

Hanifah menegaskan bahwa hubungan antara komitmen global dan aksi lokal harus berjalan dua arah. Komitmen global perlu menjadi panduan dan penguatan bagi pemerintah daerah, sementara pengalaman, inovasi, serta solusi yang berkembang di tingkat kota juga perlu menjadi masukan dalam pembentukan agenda iklim internasional. Dengan demikian, kota tidak hanya menjadi penerima kebijakan, tetapi juga turut berkontribusi dalam proses tata kelola iklim global.

 

Wakil Menteri Lingkungan Hidup (KLH/BPLH), Diaz Hendropriyono, menyoroti lima kesenjangan utama yang masih perlu dijembatani dalam pelaksanaan aksi iklim di Indonesia, yaitu kesenjangan regulasi, pembiayaan, pengetahuan, implementasi, dan pengelolaan sampah. Salah satu tantangan yang mendapat perhatian adalah keterbatasan pembiayaan di tingkat daerah. Pada sektor persampahan, pemerintah kabupaten/kota rata-rata

750 x 100 AD PLACEMENT

hanya mengalokasikan sekitar 0,53 persen dari anggaran daerah untuk pengelolaan sampah, sementara rencana strategis kementerian menetapkan kebutuhan alokasi

sebesar 3 persen.

 

Di sisi lain, Indonesia menghasilkan sekitar 142.000 ton sampah setiap hari, dengan hanya sekitar 25 persen yang telah dikelola secara layak.

Kondisi ini menunjukkan bahwa pencapaian target iklim nasional sangat bergantung pada penguatan kapasitas dan komitmen pemerintah daerah.

 

Perspektif jejaring kota internasional dan pemerintah daerah

 

Diskusi menghadirkan perspektif dari jejaring kota internasional dan pemerintah daerah. Perwakilan ICLEI, Emari Kumar, Deputy Secretary General, membahas peran jejaring kota dalam memperkuat tata kelola multilevel, koordinasi lintas sektor,

serta akses pembiayaan dan kapasitas untuk mempercepat implementasi aksi iklim.

 

Dari perspektif pemerintah daerah, Wali Kota Makassar, Munafri Arifuddin, yang berpartisipasi secara daring, menyampaikan tantangan struktural, kelembagaan, dan implementasi yang dihadapi pemerintah kota dalam memperkuat aksi iklim. Ia menekankan perlunya kelembagaan iklim yang permanen, pendanaan yang memadai, koordinasi lintas sektor, serta integrasi agenda iklim ke dalam RPJMD, Renja, APBD, dan tata ruang.

 

Sementara, Wakil Wali Kota Banjarmasin, Hj Ananda, membagikan

pengalaman kota yang menghadapi tantangan air dalam dua kondisi ekstrem: banjir pada musim hujan dan intrusi air laut pada musim kemarau. Pengalaman Banjarmasin menunjukkan pentingnya perencanaan kota berbasis sungai,

pengelolaan air berkelanjutan, serta penguatan ketahanan masyarakat dalam menghadapi risiko perubahan iklim.

 

Perspektif internasional turut disampaikan oleh Dr. Ursula Sautter, Wakil Wali Kota Bonn, Jerman, yang membahas keterlibatan pemerintah kota dalam LGMA Constituency (Local Governments and Municipal Authorities Constituency) serta

pentingnya partisipasi pemerintah daerah dalam proses tata kelola iklim global. Adapun Reşit Serhat Taşkınsu, Sekretaris Jenderal Ankara Metropolitan Municipality, Türkiye, memaparkan pendekatan perencanaan lingkungan yang

terintegrasi, penguatan ketahanan infrastruktur air, mobilitas perkotaan

berkelanjutan, dan pemanfaatan data dalam pembangunan kota yang tangguh terhadap perubahan iklim. (L03)

750 x 100 AD PLACEMENT
Anda mungkin juga menyukai :