Restorasi Gambut Pasca Karhutla Mulai Dibahas

BANJARBARU-Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan bersama Badan Pengelola Gambut dan Mangrove Nasional (BPGMN) mulai membahas langkah strategis terkait pengelolaan kawasan gambut pasca kebakaran hutan dan lahan (Karhutla). Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Provinsi Kalimantan Selatan mencatat luas Karhutla di wilayah tersebut mencapai hampir 30 ribu hektare dimana diperkirakan 5.000 hektare diantaranya adalah lahan gambut.

Baca Juga :

Seleksi Calon Wawali Pengganti Harus Terbuka

Hal ini dikemukakan Kepala BPBD Provinsi Kalimantan Selatan, Ronny Eka Saputra, Selasa (10/11). “Terkait lahan gambut yang terbakar ini sudah ada pembahasan antara Pemprov Kalsel bersama Badan Pengelola Gambut dan Mangrove Nasional (BPGMN). Pembahasan berkaitan upaya merestorasi lahan gambut pasca terbakar juga strategi agar Karhutla tidak berulang,” ungkap Ronny.

Baca Juga :

Pasca Helikopter Jatuh Operasi Water Bombing Dihentikan Sementara

Kalsel memiliki lima wilayah Kesatuan Hidrologis Gambut (KHG) dengan total luas lebih 250 ribu hektare. Lima KHG tersebut meliputi KHG Sungai Balangan – Sungai Batangalai, KHG Sungai Barito – Sungai Tapin, KHG Sungai Utar – Sungai Serapat. Kemuduan KHG Sungai Barito – Sungai Alalak. Serta KHG Handil Maluka yang masuk area ring satu Bandara Syamsudin Noor yang sebagian besar dalam kondisi terbakar.

Baca Juga :

Helikopter Pemadam Karhutla BNPB Jatuh di Sungai Barito, Tiga Kru Dipastikan Selamat

Data BPBD Kalsel mencatat luas Karhutla di wilayah tersebut mencapai hampir 30 ribu hektare dimana diperkirakan 5.000 hektare diantaranya adalah lahan gambut. Wakil Menteri Koordinator Bidang Pangan, Hanif Faisol Nurafiq menyebut sebagian besar lahan gambut di Kalsel sudah rusak parah karena mengalami terbakar berulang. Upaya pemulihannya cukup sulit dan membutuhkan waktu yang lama.

Baca Juga :

Karhutla Belum Padam Bencana Hidrometeorologi Kian Mengancam 

Lebih jauh Ronny mengatakan saat ini intensitas karhutla di Kalsel sudah jauh berkurang meski masih ada titik api dan kebakaran di sejumlah daerah. “Kita pun telah menghentikan sementara operasi water bombing maupun penempatan personil satgaa darat lintas intansi dan relawan pada posko-posko di lokasi kebakaran,” katanya.

Baca Juga :

Nama Berry Furqon Mencuat di ‎Bursa Wakil Walikota Banjarbaru

Namun demikian status siaga darurat bencana Karhutla dan kekeringan belum dicabut. “Artinya jika nanti Karhutla kembali memburuk maka satgas darat dan udara akan kembali kita aktifkan. Sementara penanganan Karhutla skala kecil sekarang ini menjadi tanggungjawab pemerintah daerah,” ujarnya.

Baca Juga :

Keluarga Korban KM Virgo Desak Pengangkatan Bangkai Kapal ​

Di sisi lain Ronny menambahkan alokasi anggaran penanganan karhutla di seluruh kabupaten/kota dan tingkat provinsi di Kalsel (Banpres) mencapai sekitar Rp180 miliar. Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan menerima bantuan presiden sebesar Rp30 miliar untuk mendukung berbagai kebutuhan operasional penanganan karhutla.

Baca Juga :

DIDUGA TERJATUH DARI KAPAL PUTRA BUGIS DI LAUT JAWA, TIM SAR KOTABARU KERAHKAN RIB UNTUK PENCARIAN

Dana tersebut dimanfaatkan untuk menunjang kegiatan di lapangan, mulai dari pembelian bahan bakar minyak (BBM), pemenuhan konsumsi dan uang harian petugas, hingga pengadaan alat pelindung diri (APD) serta berbagai perlengkapan pendukung lainnya. Sementara 13 kabupaten/kota di Kalsel mendapatkan Banpres bervariasi antara Rp10 miliar hingga Rp20 miliar. (L03)

Baca Juga :

Kunci Penanganan Stunting Dimulai dari Desa