Seleksi Calon Wawali Pengganti Harus Terbuka

BANJARBARU-Proses seleksi calon Wakil Wali Kota pengganti pasca pengunduran diri Wartono dari jabatan Wakil Wali Kota Banjarbaru periode 2025-2030 karena alasan kesehatan harus dilaksanakan secara terbuka, transparan dan mengedepankan kepentingan masyarakat bukan kepentingan elit partai politik.

Hal ini disampaikan Muhammad Erfa Redhani, Pakar Hukum Tata Negara dari Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat (ULM) Banjarmasin, Senin (9/11). Dijelaskannya pengisian jabatan wakil kepala daerah yang kosong diatur dalam Pasal 176 ayat (1), ayat (2), dan ayat (4) Undang-Undang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016.

“Apabila Wakil Gubernur, Wakil Bupati, atau Wali Kota berhenti karena meninggal dunia, mengundurkan diri, atau diberhentikan, pengisian jabatan tersebut dilakukan melalui pemilihan oleh DPRD provinsi atau DPRD kabupaten/kota. Pemilihan tersebut didasarkan pada usulan partai politik atau gabungan partai politik pengusung pasangan yang memenangkan pemilihan kepala daerah,” jelas Erfa.

Baca Juga :

Restorasi Gambut Pasca Karhutla Mulai Dibahas

Ditegaskannya yang penting adalah soal keterbukaan seleksi calon wakil walikota, meskipun Undang-Undang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota seharusnya dilakukan secara terbuka. Berdasarkan pada Pasal 29 ayat (2) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Partai Politik secara tegas mewajibkan rekrutmen tersebut dilakukan secara demokratis dan terbuka sesuai dengan AD/ART serta peraturan perundang-undangan.

Bursa calon wakil wali kota Banjarbaru pengganti semakin ramai dengan memunculkan sejumlah nama yang dinilai cocok dan layak mendampingi Wali Kota Banjarbaru, Erna Lisa Halaby. Salah satu nama yang kini banyak diperbincangkan masyarakat adalah Berry Nahdian Furqon yang menjabat Wakil Ketua DPD PDI Perjuangan Kalsel bidang Pemenangan Pemilu Eksekutif dan Legislatif. Wartono sendiri merupakan kader PDI Perjuangan.

Baca Juga :

Pasca Helikopter Jatuh Operasi Water Bombing Dihentikan Sementara

Berry dinilai sangat memenuhi syarat untuk menduduki jabatan Wakil Walikota Banjarbaru, karena selain berdomisili di Kota Banjarbaru dirinya juga pernah menjabat sebagai Wakil Bupati Hulu Sungai Tengah (HST) periode 2016–2021. Berry juga berlatar belakang aktivis dan sempat menjabat sebagai Direktur Eksekutif Nasional Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (Walhi) (2008–2012).

Berry juga dikenal sebagai seorang akademisi dari Universitas Nahdlatul Ulama (NU) Kalsel dan aktif di kepengurusan PWNU Kalimantan Selatan periode 2018-2023 sebagai Sekretaris. Berry sendiri saat dikonfirmasi enggan berkomentar banyak tentang masuknya nama dirinya dalam bursa Wakil Wali Kota Banjarbaru. (L03)

Baca Juga :

Helikopter Pemadam Karhutla BNPB Jatuh di Sungai Barito, Tiga Kru Dipastikan Selamat

Baca Juga :

Karhutla Belum Padam Bencana Hidrometeorologi Kian Mengancam