Gubernur Kalsel Instruksikan Pemberantasan Praktik Penyimpangan Distribusi BBM

BANJARBARU-Gubernur KalImantan Selatan, Muhidin menginstruksikan Satgas BBM untuk memberantas praktik premanisme dan penyimpangan distribusi BBM bersubsidi wilayah tersebut. Antrian panjang pembelian BBM solar subsidi (bio solar) masih terjadi di SPBU berbagai daerah di Kalsel.

Terkait hal ini Polda Kalsel menggelar rapat koordinasi terbatas yang dihadiri langsung Gubernur Kalsel, Muhidin serta jajaran PT Pertamina Patra Niaga Area Kalsel, kemarin. “Kita telah menggelar pertemuan bersama Gubernur dan pihak Pertamina, membahas masalah kelangkaan BBM serta pengawasan penyaluran BBM bersubsidi di Kalsel,” ungkap Kapolda Kalsel, Irjen Pol Rosyanto Yudha Hermawan, Rabu (3/6).

Baca Juga :

Program B50 Diharapkan Tingkatkan Ekonomi Pekebun Rakyat

Rakor berlangsung di ruang Kapolda Kalsel di Banjarbaru dan turut dihadiri petinggi Polda Kalsel diantaranya, Wakapolda, Irwasda, Karo Ops, Dir Krimum, Dir Krimsus, Wadir Polair, dan Kasubdit Ekonomi Dit Intelkam. Sedangkan pihak Pertamina Patra Niaga Regional Kalimantan, dihadiri Isfahani (Executive General Manager) dan Bondan Tri Wibowo selalu ales Area Manager PT. Pertamina Patra Niaga Kalsel.

Dalam rakor, dibahas beberapa permasalahan utama kelangkaan BBM bersubsidi, bahwa terdapat beberapa faktor yang diduga menjadi penyebab terjadinya antrean dan kelangkaan BBM di sejumlah wilayah Kalsel. Antara lain, adanya indikasi penimbunan BBM oleh pihak-pihak tertentu, dan masih terdapat praktik premanisme di lingkungan depo maupun dalam rantai distribusi BBM.

Baca Juga :

Kemendikdasmen Salurkan Rp2 T untuk Revitalisasi 3.033 Sekolah Terdampak Bencana

Padahal berdasarkan kuota BBM subsidi, seharusnya tidak terjadi kelangkaan maupun antrean panjang di Kalsel. “Dalam hal ini, diperlukan evaluasi terhadap sistem pengawasan dan distribusi BBM subsidi agar penyaluran tepat sasaran,” kata Kapolda.

Executive General Manager Pertamina Balikpapan, Iswahani menyampaikan bahwa penyaluran BBM subsidi, khususnya Solar, telah menggunakan mekanisme QR Code sebagai instrumen pengendalian pembelian.

Baca Juga :

Menteri LH Tantang Gen Z Pimpin Transformasi Ekonomi Hijau Lewat ‘Green Jobs’

Dijelaskan, terdapat pembatasan volume pembelian BBM subsidi yang terintegrasi dalam sistem QR Code dan dalam pelaksanaannya, petugas SPBU memiliki peran penting untuk melakukan verifikasi langsung terhadap pengguna QR Code saat transaksi pembelian.Namun diakui implementasi pengawasan di lapangan masih menghadapi berbagai kendala, terutama terkait keterbatasan pengawasan terhadap penggunaan QR Code dan kepatuhan pengguna.

Senada Gubernur Kalsel, Muhidin menyampaikan perlu dilakukan penguatan sistem pengendalian dalam penggunaan QR Code, termasuk kajian penerapan mekanisme yang lebih ketat dengan mengintegrasikan data kendaraan melalui STNK sehingga dapat meminimalisasi penyalahgunaan BBM subsidi.

Baca Juga :

Kloter BDJ 01 Bersiap Kembali ke Tanah Air, Seluruh Jemaah dalam Kondisi Baik

Pertemuan ini menghasilkan kesimpulan bahwa kelangkaan dan antrean BBM yang terjadi perlu ditelusuri lebih lanjut mengingat kuota BBM subsidi yang tersedia secara data mencukupi kebutuhan masyarakat. Pengawasan terhadap penyalahgunaan BBM subsidi, termasuk indikasi penimbunan dan praktik premanisme dalam distribusi BBM, perlu ditingkatkan melalui koordinasi lintas instansi.

Kemudian, Pertamina diminta melakukan evaluasi dan penyempurnaan sistem pengendalian QR Code agar lebih efektif dalam memastikan BBM subsidi diterima oleh pihak yang berhak. (L03)

Baca Juga :

Kalsel Optimalkan Pengembangan Wisata Berbasis Geopark Meratus