Pemprov Kalsel Jajaki Penggunaan Bus Listrik

BANJARBARU-Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan mulai menjajaki penggunaan bus listrik sebagai sarana angkutan massal pengganti bus berbahan bakar minyak (BBM).

Hal ini dikemukakan Kepala Dinas Perhubungan Provinsi Kalsel, Fitri Hernadi, Kamis (23/4). “Pemprov Kalsel menjajaki penggunaan bus listrik ditengah kondisi fluktuatif harga dan upaya penghematan BBM yang digalakkan pemerintah,” ungkapnya.

Baca Juga :

Kemenhut dan BMKG Perkuat Operasi Modifikasi Cuaca untuk Cegah Karhutla

Hanya saja ada berbagai pertimbangan krusial terkait bus listrik ini antara lain harga bus listrik jauh lebih tinggi mencapai tiga kali lipat harga bus BBM. “Jika bus biasa atau BBM harganya Rp1,2 miliar maka bus listrik mencapai Rp3,5 miliar. Juga harga batereinya,” kata Fitri.

Tantangan lainnya adalah pembangunan ekosistem meliputi infrastruktur pengisian daya (SPKLU) yang masih terbatas, serta minimnya bengkel kendaraan listrik di Kalsel. Namun demikian Pemprov Kalsel memberikan dukungan terhadap perkembangan kendaraan listrik dapat dilihat dari penyediaan fasilitas kendaraan listrik pada anjungan Kalsel di Taman Mini Indonesia Indah (TMII) dan Bandara Syamsudin Noor.

Baca Juga :

Sinergi Gakkum Kehutanan, TNI AL, dan Polda Kaltim Bongkar Sindikat Kayu Ilegal Antar Pulau di Balikpapan

Juga pengoperasian SPKLU Fast Charging PLN pertama di Kalimantan di kompleks perkantoran Gubernur Provinsi Kalsel. Tercatat jumlah bus BTS milik Pemprov Kalsel sebanyak 75 unit dan bus BRT sebanyak 16 unit. Seiring semakin meningkatnya minat masyarakat menggunakan jasa transportasi massal ini, Dinas Perhubungan Kalsel berancana menambah rute layanan bus khusus ke kawasan perkantoran Pemprov Kalsel.

Sekretaris Daerah Provinsi Kalsel, M Syarifuddin di sela-sela kegiatan halal bihalal Dinas Pendikan dengan Kepala Sekolah dan Pengawas jenjang SMA, SMK dan SLB se Kalsel menyebut dukungan pihaknya terhadap program penghematan BBM melalui penerapan kebijakan WFH bagi pegawai. Dirinya juga mendorong penghematan BBM dilakukan di lingkungan sekolah.

Baca Juga :

Menteri LH Resmikan Komando Polusi Asap Lintas Batas

Sebelumnya Pemerintah Kota Banjarmasin sejak awal April 2026 lalu mulai menguji coba transportasi publik minibus Mikrotrans (angkot) Listrik menjadi angkutan massal ramah lingkungan sekaligus upaya mendukung kebijakan penghematan BBM. (L03)

Baca Juga :