Program Pengembangan Padi Apung di Kalsel Menghadapi Banyak Kendala

BANJARBARU, – Program penanaman padi dengan sistem padi apung di lahan rawa dan pasang surut yang dikembangkan Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan di sejumlah kabupaten sejak dua tahun terakhir menghadapi banyak kendala dan kurang berhasil.

Faktor hama perusak tanaman seperti tikus, keong (kalambuai) dan burung, biaya tinggi serta sulitnya pemeliharaan membuat program padi apung kurang berhasil. Di Desa Pahargan, Kecamatan Daha Utara, Kabupaten Hulu Sungai Selatan para petani setempat tidak lagi menanam padi apung.

“Tanaman padi banyak diserang hama sehingga tingkat produksi rendah. Karena itu kami tidak lagi menanam padi apung dan kembali menanam padi dengan pola tradisional,” tutur Jali salah satu petani Desa Pahargang.

Baca Juga :

Badan Bahasa, Kemendikdasmen, Dukung Penyempurnaan Tafsir Al-Quran

Di desa ini Jali dan kelompok tani setempat menanam padi apung seluas enam borongan. Sedikitnya 400 buah stereofom yang ditaruh 8000an pot ditanam padi jenis IR dan siam madu. Kini ratusan streoform sudah rusak sementara ribuan pot padi sebenarnya masih bisa digunakan untuk beberapa musim tanam tidak termanfaatkan.

Tidak hanya di Desa Pahargang, kondisi serupa juga terjadi di sejumlah wilayah seperti Desa Sungai Buluh, Barabai, Kabupaten Hulu Sungai Tengah. Sementara di Jejangkit, Barito Kuala, padi apung sudah beberapa kali tanam meski produksi padi kurang maksimal.

Baca Juga :

Gubernur Kalimantan Selatan H. Muhidin Raih Penghargaan Pelayanan Publik Di Pemimpin Daerah Awards 2025

Padi apung adalah sistem tanam padi di lahan rawa atau lahan basah menggunakan media tanam dalam pot dan streoform. Padi apung dikembangkan Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan (DPKP) Kalsel di sejumlah daerah sejak tahun 2022 meliputi Kabupaten Hulu Sungai Selatan, Hulu Sungai Utara, dan Barito Kuala.

Sistem padi apung tersebut mampu menghasilkan 6,4 ton perhektare dan diharapkan dapat menjadi solusi bagi petani lahan rawa yang sering mengalami banjir. Pada tahun 2024 padi apung akan dikembangkan di wilayah Kota Banjarbaru, Kabupaten Banjar, Tapin, Hulu Sungai Utara, Hulu Sungai Tengah dan Tapin.

Baca Juga :

Kalsel Nyatakan Komitmen Penerapan Manajemen Talenta

“Sistem padi apung ini hanya cocok untuk lahan rawa dalam dan lahan terbatas, karena memerlukan biaya besar. Mengurangi pemerintah lebih fokus dalam pemanfaatan lahan rawa yang potensinya luas dan membantu alat pertanian juga sarana penunjang produksi seperti pupuk dan pembasmi hama,” tutur Bakeri, anggota Serikat Petani Indonesia, Hulu Sungai Selatan.

Kepala DPKP Kalsel, Syamsir Rahman belum merespons saat dikonfirmasi. (L03)

Baca Juga :

Aliansi Meratus Tolak Audiensi Soal Taman Nasional ke Kementerian Kehutanan