Program MBG di Kalsel Diminta Dievaluasi

BANJARBARU-Pemerintah diminta mengevaluasi program Makan Bergizi Gratis (MBG) di Kalimantan Selatan seiring banyaknya keluhan menu sajian tidak memenuhi standar gizi dan kurang diminati anak sekolah, termasuk kasus keracunan massal.

Hal ini dikemukakan, Wakil Ketua Komisi IV DPRD Kalsel, Gusti Iskandar Sukma Alamsyah yang menilai pelaksanaan MBG di lapangan perlu segera dievaluasi secara menyeluruh. “Programnya bagus, tetapi pelaksanaannya belum sesuai harapan. Banyak keluhan masyarakat terkait kualitas menu yang disajikan tidak benar memenuhi standar gizi dan juga tidak disukai anak-anak,” ujar Gusti Iskandar, Jumat (27/2).

Menurut Gusti Iskandar, MBG bertujuan meningkatkan kualitas gizi dan sumber daya manusia sejak usia sekolah. Namun, manfaat tersebut tidak akan tercapai jika pelaksanaan di lapangan tidak sesuai ketentuan.

Baca Juga :

KLH/BPLH Tetapkan Hasil Penilaian Kinerja Pengelolaan Sampah Kabupaten/Kota Tahun 2025

Alokasi anggaran MBG sebesar Rp10 ribu hingga Rp15 ribu per porsi sebenarnya sudah cukup untuk menyediakan makanan bergizi. “Anggaran sebenarnya memadai. Tapi menu yang diberikan jauh dari standar gizi,” tegasnya.

Permasalahan lainnya adalah banyak pengelola dapur MBG (SPPG) kurang memperhatikan cita rasa makanan yang menyebabkan siswa enggan mengonsumsi makanan disediakan.
Bahkan, siswa di beberapa sekolah memilih tidak mengambil jatah MBG.

Baca Juga :

Aksi Kamisan di Kalsel Solidaritas untuk Korban Pelanggaran HAM

Gusti Iskandar mengaku telah menerima banyak laporan masyarakat dan beberapa kali menyaksikan langsung praktik MBG di lapangan. Ditemukan menu yang disajikan terkesan asal-asalan dan nilainya jauh di bawah standar sehingga tidak layak disebut sebagai makanan bergizi.

Karena itu Badan Gizi Nasional diminta memperketat pengawasan sekaligus menetapkan standar menu yang jelas dan wajib dipatuhi seluruh pengelola dapur MBG.

Baca Juga :

Kalsel Gelar Nasional Halal Fair

Pada bagian lain, Kepala Perwakilan BKKBN Kalimantan Selatan, Farah Adibah, beberapa waktu lalu menyampaikan bahwa pelaksanaan MBG untuk sasaran 3B (ibu hamil, menyusui dan balita) di daerah dinilai belum maksimal. Tercatat dari sekitar 230 Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) di Kalsel, baru 52 yang melayani kelompok 3B dengan distribusi melibatkan 713 TPK. (L03)

Baca Juga :

Menteri LH Tegaskan Transformasi Total Tata Kelola Sampah Nasional