Miris Pemko Banjarmasin Pilih Pengadaan Mobil Listrik dan Hapus BPJS Warga Miskin

BANJARMASIN-Kebijakan Pemerintah Kota Banjarmasin, Kalimantan Selatan terkait pengadaan puluhan mobil lstrik untuk para kepala dinas dan camat, tetapi di sisi lain menghapus kepesertaan BPJS bagi 37 ribu orang warga miskin menuai kritikan banyak pihak.

“Sekilas pengadaan mobil listrik senilai Rp5,2 milyar itu terlihat keren. Namun kebijakan ini menunjukkan ketidakpekaan dan kurangnya keberpihakan pemerintah terhadap masyarakat. Efisiensi ternyata hanya tertuju bagi warga miskin,” tegas Nurhalis Majid, pemerhati masalah sosial dan perkotaan di Banjarmasin, Rabu (11/2).

Baca Juga :

Satu Orang Pemancing Diduga Terjatuh dari Perahu di Perairan Sampanahan, Tim SAR Gabungan Lakukan Pencarian

Seperti ramai diberitakan Pemko Banjarmasin telah membeli sedikitnya 21 unit mobil listrik untuk dibagikan kepada para kepala dinas (SKPD) dan camat. Pembelian mobil ini masih akan dilanjutkan untuk tahun anggaran mendatang.

Pada saat yang sama sebanyak 37 ribu warga miskin kepersetaan BPJS nya dicabut, dipaksa mandiri, padahal belum mampu secara ekonomi.
Begitu juga dengan 1.400 petugas kebersihan, BPJS nya juga dicabut, sementara mereka bekerja di tengah risiko dan situasi yang sangat membutuhkan jaminan kesehatan.

Baca Juga :

Gubernur Didesak Temukan Solusi Cerdas Atasi Banjir Tahunan

“Jaminan kesehatan melalui BPJS terhadap warga miskin dan tenaga kerja khusus, adalah pelayanan dasar yang harus diberikan oleh pemerintah. Kalau hal tersebut tidak dilakukan, artinya sekedar pelayanan dasar saja tidak mampu diberikan, apalagi layanan lainnya. Pun terkait polemik panjang bonus atlit Porprov 2026, mereka yang telah berjuang membela nama baik Kota Banjarmasin, justru dianggap beban. Besaran bonusnya dipotong, nilainya jauh lebih kecil dari bonus Porprov sebelumnya,” ungkap Majid.

Dirinya menilai pembelian mobil listrik untuk para pejabat ini tidak mempertimbangkan fakta-fakta dan kondisi di tengah masyarakat. “Bagi pejabat yang tidak peka dan sensitif pada tugas, fungsi dan hakekat pemerintahan, kebutuhan pejabat jauh lebih utama dari pada memenuhi hajat hidup rakyat. Bila dimungkinkan, seluruh uang pajak yang diambil dari rakyat, semuanya hanya untuk kesejahteraan para pejabatnya,” kritik Majid.

Baca Juga :

Berdekatan Bandara Rencana Pembangunan Stadion Internasional Kalsel Disorot

Program pembelian mobil listrik di tengah kebijakan yang tidak memihak rakyat ini telah “menyengat” emosi rakyat. Kalau tidak peka, berbahaya dan dapat mengundang berbagai reaksi. Minimal menambah antipati terhadap pemerintahan. “Wakil rakyat di DPRD harus bersuara bila tetap ingin dipilih rakyat. Begitu juga kelompok masyarakast sipil, akademisi, mahasiwa, dan media massa, agar pemerintah mengerti bahwa tindakan tersebut sangat tidak pro rakyat,” ujarnya.

Walikota Banjarmasin, M Yamin menyebut program pembelian mobil listrik ini merupakan bagian dukungan terhadap efisiensi anggaran dan program transisi energi pemerintah pusat. “Ini adalah kebijakan jangka panjang pemerintah daerah dalam efesiensi melalui pengurangan biaya perawatan. Karena tak ada biaya oli dan bensin lagi,” ujar Yamin. (L03)

Baca Juga :

Pemprov Kalsel Akui Kurangnya Pengawasan Aktivitas Tambang dan Perkebunan