KLH Tindak 27 Korporasi Terlibat Karhutla

BANJARBARU-Kementerian Lingkungan Hidup (KLH) telah menindak sedikitnya 27 korporasi yang dinilai bertanggung jawab atas kejadian kebakaran hutan dan lahan (Karhutla) di sejumlah provinsi. Menteri LH menyoroti sejumlah lokasi tambang dan stok pile batubara yang terbakar dan berpotensi mencemari lingkungan.

Baca Juga :

Badan Bahasa, Kemendikdasmen, Dukung Penyempurnaan Tafsir Al-Quran

“Kemarin kami telah laporkan ke Presiden ada 27 unit korporasi yang telah kita segel mulai Riau sampai Kalimantan Barat. Di Kalimantan Selatan, KLH tengah menyelidiki sejumlah perusahaan terlibat karhutla dan akan kami tegakkan aturan sesuai Inpres nomor 3 tahun 2020,” tegas Menteri LH, Hanif Faisol Nurofiq, usai memimpin Apel Kesiapsiagaan Penanganan Karhutla Provinsi Kalsel 2025 di Lanud Syamsudin Noor, Banjarbaru, Kamis (7/8).

Dikatakan Hanif, Presiden Prabowo juga meminta KLH dan Kapolri mengefektifkan semua instrumen hukum untuk menjamin kebakaran hutan dan lahan bisa dicegah dan tangani sedini mungkin. “Jadi langkah-langkah itu memang dimintakan Inpres kepada kami selaku Menteri LH karena ada undang-undang yang membolehkan kami melakukan penindakan,” ujarnya.

Baca Juga :

Gubernur Kalimantan Selatan H. Muhidin Raih Penghargaan Pelayanan Publik Di Pemimpin Daerah Awards 2025

Lebih jauh Hanif mengatakan Presiden mengingatkan bahwa tidak diperkenankan lagi untuk membakar di musim kemarau. “Dan kepada kita semua dimintakan mencari solusinya, dimana masyarakat tetap bisa berkebun dan bertani tetapi tidak melakukan pembakaran lahan,” kata Hanif yang sebelumnya juga sempat melakukan pemantauan kondisi terkini titik api di wilayah Kalbar dan Kalsel.

Hanif memastikan tim satgas Karhutla telah berhasil mengendalikan karhutla termasuk di Kalsel. Secara geografis meski luas lahan gambut di Kalsel hanya 36 ribu hektare, namun konsentrasi permukiman dan lahan pertanian warga lebih banyak berada lahan gambut. Dirinya juga menyoroti adanya lokasi tambang dan stokpile batubara yang terbakar yang berpotensi merambah karhutla dan menimbulkan pencemaran lingkungan.

Baca Juga :

Kalsel Nyatakan Komitmen Penerapan Manajemen Talenta

Gubernur Kalsel, Muhidin juga menghimbau masyarakat untuk tidak melakukan pembersihan lahan dengan cara membakar. Kalsel sendiri saat ini ditetapkan dalam status siaga darurat karhutla, seiring semakin meningkatnya titik api dan karhutla di wilayah tersebut.

Selain memimpin apel kesiapsiagaan karhutla, Menteri LH juga memimpin Rakor Pengananan Karhutla yang diikuti 13 kabupaten/kota. (L03)

Baca Juga :

Aliansi Meratus Tolak Audiensi Soal Taman Nasional ke Kementerian Kehutanan