Kementerian LH Diminta Segera Umumkan Hasil Audit Lingkungan 182 Perusahaan

BANJARBARU-Kementerian Lingkungan Hidup diminta mengumumkan secara transparan hasil audit lingkungan terhadap 182 perusahaan di Kalimantan Selatan yang dinilai menjadi penyebab kerusakan lingkungan dan bencana banjir di wilayah tersebut.

Baca Juga :

Penegakan Hukum Tegas di Cisarua hingga Bali

“Kementerian LH harus segera mengumumkan secara transparan hasil audit lingkungan tersebut. Jika tidak maka akan muncul banyak persepsi di publik ada dugaan kong kalikong pemerintah dengan perusahaan,” tegas Direktur Eksekutif Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (Walhi) Kalsel, Raden Rafiq Wibisono, Jumat (9/1).

Seperti diketahui akhir Desember 2025 lalu, Kementerian LH telah menurunkan Tim Gakkum dan PPKL melakukan audit lingkungan terhadap 182 perusahaan (didominasi tambang) yang dinilai menjadi penyebab kerusakan lingkungan dan bencana banjir di Kalimantan Selatan. Berdasarkan citra satelit perusahaan-perusahaan tersebut beroperasi atau membuka lahan lebih luas dari perizinan lingkungan yang diberikan oleh Kementerian LH.

Baca Juga :

Hadapi Cuaca Ekstrem, Kemenhub Tingkatkan Kesiagaan di Seluruh Moda Transportasi

Menteri LH, Hanif Faisol Nurafiq mengatakan pihaknya membagi wilayah audit lingkungan dalam empat catchment area dimana kawasan tersebut saat ini dilanda banjir besar mulai daerah Kabupaten Balangan, Kabupaten Hulu Sungai Selatan, Kabupaten Tapin hingga Kabupaten Banjar.

Hanif menegaskan korporasi yang terbukti beroperasi atau membuka lahan di luar ketentuan akan dijatuhkan sanksi administratif, penyegelan hingga penutupan.

Baca Juga :

Jalan Kaki, Wabup Dodo Tembus Pedalaman Kapuas

Walhi Kalsel pada tahun 2019 menemukan bahwa Pemerintah Provinsi Kalsel diduga telah merekomendasikan pelepasan kawasan hutan atau tukar menukar kawasan seluas 17.113,53 hektare untuk kepentingan korporasi perkebunan sawit skala besar di dua Kabupaten di Kalsel atas nama diversifikasi tanaman pangan. (L03)

Baca Juga :

Menteri LH Tegaskan Longsor Cisarua Bandung Barat Jadi Momentum Evaluasi Total Tata Ruang Lanskap