Kalsel Gelar Musrenbang RKPD 2027

BANJARBARU-Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan menggelar Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) dalam rangka penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2027. Tingginya intensitas bencana dan keterbatasan fiskal berpengaruh pada kinera pembangunan di daerah.

Dalam kegiatan Musrenbang yang digelar di Auditorium Idham Chalid, Komplek Perkantoran Gubernur Kalsel, Selasa (7/4) terungkap kondisi maraknya bencana berupa bencana hidrometeorologi seperti banjir saat penghujan dan kebakaran hutan dan lahan (Karhutla) serta kekeringan saat musim kemarau.

Baca Juga :

Dinilai Kurang Efektif Kalsel Tidak Berlakukan WFH

Meski demikian Gubernur Kalimantan Selatan, Muhidin, memastikan keberlanjutan proyek-proyek pembangunan strategis dan penguatan infrastruktur daerah yang menjadi prioritas utama hingga beberapa tahun ke depan. “Musrenbang ini menjadi momentum penting untuk menyatukan visi dan langkah pembangunan agar lebih terarah dan berdampak bagi masyarakat. Kita terus memantapkan rencana pembangunan proyek strategis kita,” kata Muhidin.

Adapun proyek infrastruktur prioritas dimaksud antara lain pembangunan jembatan Pulau Laut yang menghubungkan Kabupaten Tanah Bumbu dan Pulau Laut Kotabaru senilai hampir Rp5,9 triliun, kemudian pembangunan stadion internasional di Banjarbaru sebesar Rp1 triliun serta jalan poros tengah penghubung Kota Banjarbaru menuju Kabupaten Tapin Rp600 miliar sepanjang 30 kilometer.

Baca Juga :

Antisipasi Karhutla Kalsel Percepat Panen Raya

Muhidin juga mengakui tantangan besar dihadapi daerah terkait dampak bencana bagi perekonomian dan pembangunan daerah. Muhidin menjelaskan strategi mitigasi dan penanganan banjir melalui rencana pembuatan kanal-kanal banjir,
sistem sodetan dan pengerukan sungai dari wilayah hulu di Tabalong dan Kabupaten Hulu Sungai Utara hingga wilayah hilir berupa pengerukan (normalisasi) sungai Alalak di Banjarmasin. “Kita juga akan mempercepat proses pembangunan Waduk Riam Kiwa, Kabupaten Banjar yang diharapkan mampu mengatasi ancaman banjir tahunan. Saat ini sedang dalam proses pembebasan lahan dengan anggaran disiapkan Rp150 miliar,” kata Muhidin.

Sedangkan terkait ancaman bencana kebakaran hutan dan lahan (karhutla), Pemprov Kalsel dalam rangka mitigasi dikakukan pembangunan kanal sebagai sumber air serta pembasahan lahan gambut. Permasalahan penanganan bencana ini juga diusulkan sejumlah kepala daerah yang hadir dalam kegiatan Musrenbang.

Baca Juga :

Gubernur Kalsel Imbau Waspada Karhutla, Fokus Pengamanan di Liang Anggang

Wakil Menteri Dalam Negeri RI, Akhmad Wiyagus yang memberikan arahan secara virtual menyampaikan apresiasi kepada Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan atas komitmen dalam menyelaraskan perencanaan pembangunan daerah dengan kebijakan nasional. Menurutnya, pelaksanaan Musrenbang ini menjadi instrumen penting dalam memastikan arah pembangunan tidak hanya terencana dengan baik, tetapi juga tepat sasaran dan berdampak langsung bagi masyarakat.

Ia menekankan pentingnya penguatan kualitas belanja daerah agar lebih produktif dan mampu mendorong sektor-sektor unggulan di masing-masing wilayah. Pemerintah daerah dapat memaksimalkan potensi yang ada, baik dari sektor sumber daya alam maupun pengembangan sumber daya manusia, sehingga mampu meningkatkan daya saing daerah.

Baca Juga :

DLH Kalsel Lakukan Study Tiru ke Rorotan, Dorong Pengelolaan Sampah Berbasis Masyarakat

Dipaparkannya perekonomian serta pembangunan nasional dan daerah dipengaruhi kondisi geopolitik, perubahan iklim juga tantangan beban hutang negara. (L03)

Baca Juga :

KLH/BPLH Buka Usulan Calon Penerima Penghargaan Kalpataru 2026