Inklusi Keuangan Syariah di Kalsel Masih Rendah

BANJARMASIN-Meski berpotensi besar, inklusi keuangan syariah di Indonesia termasuk Provinsi Kalimantan Selatan masih rendah. Pemerintah menekankan pentingnya literasi dan inklusi keuangan syariah untuk menekan angka kemiskinan, serta mengatasi kesenjangan yang jauh dibandingkan keuangan konvensional guna mendukung target Indonesia Emas 2045.

Hal ini dikemukakan Direktur Ekonomi Syariah dan BUMN BAPPENAS, Rosi Wediawaty, pada Rakorda Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah Kalsel tahun 2026 di Banjarmasin, Senin (23/2). “Ada gap yang jauh antara literasi dan inklusi keuangan syariah dengan konvensional, demikian juga di Kalsel. Ini menjadi tugas Pemda melalui TPAKD maupun lembaga jasa keuangan untuk meningkatkan inklusi kepada masyarakat terutama di daerah,” ungkapnya.

Baca Juga :

Dokumenter Tanah Batuah (Land of The Blessed) Rekam Jejak Kehidupan Masyarakat Tapin

Secara nasional Bappenas menargetkan peningkatan inklusi keuangan di Indonesia 93,3% pada 2024 dan 98% pada 2045 mendatang. Sementara inklusi keuangan syariah sejauh ini masih tergolong rendah dan stagnan, pada angka 12-13%. Di sisi lain literasi keuangan masih berada di angka 66,46%.

Dikatakan Rosi, pemerintah fokus memperkecil kesenjangan literasi dan inklusi melalui digitalisasi, fintech, dan pemberdayaan daerah untuk meningkatkan kesejahteraan, akses aman, serta perlindungan konsumen. Inklusi keuangan adalah kondisi di mana masyarakat memiliki akses setara, aman, terjangkau, dan berkelanjutan terhadap berbagai produk serta layanan keuangan formal (seperti tabungan, kredit, asuransi, dan investasi) untuk meningkatkan kesejahteraan mereka.

Baca Juga :

Agroforestri Kopi Liberika Dikembangkan di Kabupaten Tapin

Kondisi serupa juga terjadi di Kalimantan Selatan, dimana baik literasi maupun inklusi syariah masih rendah. Tercatat tingkat literasi baru 43,4 persen sedangkan inklusi syariah baru 13,4 persen. “Ini menjadi tantangan besar untuk mengatasi rendahnya akses masyarakat, terutama di daerah terpencil dan kelompok berpendapatan rendah. Padahal Kalsel memiliki potensi cukup besar baik dari sisi demografi dimana usia produktif mencapai 68 persen, industri dan jasa yang tersebar hingga desa dan kelurahan, pariwisata dan lainnya,” kata Rosi.

Asisten II Bidang Ekonomi Pemprov Kalsel, Ariadi Noor mengatakan pihaknya melalui TPAKD terus mendorong peningkatan literasi dan keuangan baik konvensional dan syariah, terlebih kultur masyarakat Kalsel yang religi menjadi potensi untuk peningkatan inklusi keuangan syariah.

Baca Juga :

78 Persen Sampah di Banjarmasin Belum Terkelola

Dari sisi aset dan jumlah nasabah, perbankan syariah di Kalsel terus tumbuh dan merupakan terbesar di regional Kalimantan. (L03)

Baca Juga :

Stunting dan MBG di Kalsel Jadi Perhatian Komisi IX DPR RI