Gubernur Kalsel Sarankan Pemda Depositokan Dana APBD

BANJARBARU-Gubernur Kalimantan Selatan, Muhidin memberikan klarifikasi tentang dugaan dana APBD yang mengendap di Bank Kalsel mencapai Rp4,7 triliun. Muhidin justru menghimbau agar kabupaten/kota menempatkan dana APBD dalam tabungan investasi deposito karena akan menghasilkan pendapatan cukup signifikan bagi daerah.

Baca Juga :

Konflik Batas Wilayah Kalsel – Kalteng Kembali Mencuat

Hal ini ditegaskan Gubernur Kalsel dalam wawancara resmi di kantor cabang Bank Kalsel di kawasan perkantoran Pemprov Kalsel di Banjarbaru, Selasa (28/10). Muhidin menjelaskan terkait tudingan Menteri Keuangan soal dana APBD yang mengendap di bank daerah. Dirinya juga menjelaskan mengapa terjadi kesalahan input oleh pihak Bank Kalsel sehingga tercatat sebagai dana milik Pemerintah Kota Banjarbaru, sehingga sempat ramai diberitakan.

Dijelaskan Muhidin penempatan dana APBD di Bank Kalsel dalam rangka manajemen kas daerah yang ada di BPKAD Kalsel. “Atas persetujuan Gubernur, Pemprov Kalsel menempatkan dana di Bank Kalsel. Akumulasi total saldo sebesar Rp4,746 triliun,” tuturnya.

Baca Juga :

55 Persen Penduduk Banjarmasin Tinggal di Kawasan Kumuh

Dana tersebut terdiri dari deposito sebesar Rp3,9 triliun dan sisa berupa giro. Giro diperuntukkan untuk membayar belanja pemerintah atau SKPD. “Hari ini saja ada penarikan dana sebesar Rp200 miliar lebih yang ditarik lewat giro, sehingga saldo tertahan di Bank Kalsel sisa Rp4,4 triliun lebih,” ujarnya.

Lebih jauh Muhidin menjelaskan dengan bunga deposito 6,5 persen, maka imbal hasil diterima daerah perbulannya mencapai lebih Rp21 triliun. “Kalau sampai 5 bulan, berarti depositu di Bank Kalsel, itu menjadi Rp100 miliar lebih. Ini adalah keuntungan daerah yang masuk sebagai pendapatan daerah lain-lain. Itulah kenapa kita simpan dana lewat deposito,” katanya.

Baca Juga :

Askrindo Perkuat Sinergi dengan Bank Kalsel

Pendapatan dari bunga deposito ini cukup besar sehingga dapat dimanfaatkan untuk pembangunan daerah. Karena itu dirinya menghimbau agar pemda kabupaten/kota untuk menyimpan dana APBD melalui deposito. “Saya tidak sepakat dengan Menteri Keuangan soal dana yang disebut mengendap. Terlebih ini akan habis sampai akhir tahun, dan tahun selanjutnya kita mulai lagi,” tambah Muhidin.

Muhidin juga menegaskan terkait kesalahan elementary input dana yang dinilai merugikan Pemda ini, dirinya meminta adanya evaluasi serius manajemen Bank Kalsel, agar kasus ini tidak berulang.

Baca Juga :

Akselerasi Net Zero Emission di Kota Metropolitan

Pada bagian lain Manager Operasional Bank Kalsel, Abdurahim Fiqry memastikan kesalahan input data tersebut murni kesalahan administrasi dan tidak merugikan Pemda baik Pemko Banjarbaru maupun Pemprov Kalsel. “Tentu atas kejadian ini kami akan melakukan evaluasi agar tidak terulang,” tuturnya. (L03)

Baca Juga :

Nelayan Berusia 50 Tahun yang Diduga Terjatuh dari Perahu