GAPKI : Pajak Pohon Sawit Menambah Beban Industri Sawit

Landskap.co February 16, 2026 3:34 am . 2 min read

GAPKI : Pajak Pohon Sawit Menambah Beban Industri Sawit

filter: 0; fileterIntensity: 0.0; filterMask: 0; brp_mask:0; brp_del_th:null; brp_del_sen:null; delta:null; module: photo;hw-remosaic: false;touch: (0.45972222, 0.509375);sceneMode: 2;cct_value: 0;AI_Scene: (-1, -1);aec_lux: 0.0;aec_lux_index: 0;HdrStatus: auto;albedo: ;confidence: ;motionLevel: -1;weatherinfo: null;temperature: 42;

750 x 100 AD PLACEMENT

GAPKI : Pajak Pohon Sawit Menambah Beban Industri Sawit

BANJARBARU, (L):
Rencana Pemerintah Provinsi Riau terkait penerapan pajak pohon kelapa sawit sebesar Rp1.700 perbulan mendapat tanggapan beragam dari berbagai pihak. Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia (GAPKI) menilai kebijakan tersebut akan menambah beban dan menyebabkan industri sawit Indonesia semakin tidak kompetitif.

Baca Juga :

Satlap Tri Cakti, Pusintel TNI AL, dan Lanal Babel Berhasil Gagalkan Penyelundupan Bijih Timah di Pangkal Balam

“Sudah banyak pungutan terhadap industri sawit, kalau ditambah beban lagi pajak Rp1.700,- per pohon tentu ini akan menambah beban dan akan menyebabkan industri sawit Indonesia semakin tidak kompetitif,” kata Ketua Umum GAPKI, Eddy Martono, Senin (16/2).

750 x 100 AD PLACEMENT

Menurutnya saat ini industri sawit sudah banyak beban yang harus ditanggung, baik di daerah maupun pusat. “Kalau di daerah ada beberapa retribusi yang sudah diterapkan oleh Pemda seperti retribusi jalan, air permukaan, pajak alat berat dan lainnya. Sementara di pusat ada Bea Keluar (Pajak Ekspor), ada Pungutan Ekspor (PE), Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) dan sebagainya,” tambah Eddy.

Baca Juga :

Seorang Wanita Diduga Tenggelam Saat Memancing

Seperti diketahui Pemprov Riau akan menerapkan kebijakan baru yaitu peneraoan pajak per batang kelapa sawit, sebagai bagian dari kebijakan pajak air permukaan (PAP) yang akan diterapkan pada berbagai perkebunan, termasuk kelapa sawit. Rencana ini dimuat dalam usulan Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) yang sedang disusun oleh Pansus Optimalisasi Pendapatan Daerah DPRD Riau.

Penerapan pajak ini dimaksudkan untuk meningkatkan PAD dan memastikan kontribusi sektor perkebunan sawit bagi pembangunan daerah. Namun kebijakan ini menuai gelombang protes banyak pihak terutama dari petani karena berpotensi memangkas pendapatan dan menambah beban biaya produksi di tengah harga TBS yang fluktuatif. (L03)

Baca Juga :