DPR RI Soroti Kinerja Bank Kalsel

BANJARMASIN-Kinerja BUMD di Provinsi Kalimantan Selatan, salah satunya Bank Kalsel dinilai buruk. Komisi II DPR RI menyoroti kondisi 30 persen BUMD di Indonesia merugi dan kerap terbebani politik lokal, seperti dijadikan alat balas budi tim sukses (politisasi), yang mengakibatkan kerugian.

Sorotan terhadap kinerja BUMD ini terungkap dalam Kunjungan Kerja Reses Komisi II DPR RI dalam rangka Pengawasan Terhadap BUMD di Gedung Mahligai Pancasila Banjarmasin, Jumat (20/2). “Jika melihat portofolionya kierja Bank Kalsel tidak bagus, pejabat dan direksinya hanya duduk manis tidak mau ambil resiko. Bagaimana bisa Bank Kalsel dengan DPK meningkat tetapi penyaluran kredit kepada masyarakat tumbuh negatif,” kata
Anggota Komisi II DPR RI dari PDI Perjuangan, Deddy Sitorus.

Baca Juga :

Menteri LH: Jakarta Utara Wajib Jadi Model Pengelolaan Sampah Nasional

Dirinya menekankan pentingnya kreatifitas dan inovasi agar pendapatan dan kontribusi bagi daerah juga meningkat. Deddy meminta manajemen Bank Kalsel dapat belajar dengan BUMD perbankan yang sudah baik seperti Bank Kalbar. Selain Bank Kalsel, kinerja PT Ambapers yang dinilai punya proyek skala besar pengerukan alur Sungai Barito, namun pendapatannya kecil.

Deddy menegaskan agar para kepala daerah untuk mulai berinovasi menggali sumber PAD baru dan tidak terlalu bergantung pada dana transfer ke daerah (TKD), terlebih dengan kebijakan pemangkasan anggaran oleh pemerintah pusat saat ini. Keberadaan BUMD harusnya bisa menjadi penggerak ekonomi daerah.

Direktur Utama Bank Kalsel, Fahrudin memaparkan dana pihak ketiga (DPK) Bank Kalsel pada 2025 tumbuh sebesar 9,69 persen dengan nilai Rp21,78 triliun sementara penyaluran kredit turun 3,29 persen atau Rp14,16 triliun. Sementara Dirut PT Ambapers, Zulfadli memaparkan kontribusi PAD yang berasal dari deviden pengerukan alur sebesar Rp17,8 miliar, turun dari sebelumnya Rp50 miliar akibat adanya aturan perjanjian konsesi.

Secara keseluruhan Pemprov Kalsel memiliki lima BUMD yaitu Bank Kalsel, BPR, PT Ambapers, PT Bangun Banua dan Jamkrida. Dari lima BUMD ini kontribusi bagi PAD hanya Rp63 miliar dari total PAD Kalsel mencapai Rp5 triliun. Kontribusi BUMD bagi PAD ini dinilai masih sangat minim.

Baca Juga :

Ubah Sampah Jadi Tabungan Emas

Ketua Komisi II DPR RI, Rifkinizamy Karsayuda mengatakan data Kementerian Dalam Negeri per 2025, terdapat 1.057 BUMD di seluruh Indonesia. Tercatat ada sekitar 300 BUMD dilaporkan masih mengalami kerugian dengan total nilai kerugian mencapai Rp5,5 triliun. Total nilai aset BUMD ini mencapai Rp1.240 triliun namun hanya mampu memberikan kontribusi bagi APBD sebesar Rp25 triliun.

Terkait rendah atau buruknya kinerja BUMD ini pemerintah (Presiden)
akan mebghadirkan Dirjen Pengawasan BUMD di bawah kewenangan Depdagri. “Selama ini pembinaan dan pengawasan pemerintah terhadap BUMD sangat kurang, dikelola secara otonom sehingga menghasilkan portofolio kurang baik. Disamping pemerintah juga tengah menyusun RUU BUMD sehingga nantinya ada standarisasi BUMD,” kata Rifki yang juga menyoroti persoalan politik lokal yang membebani BUMD, seperti dijadikan alat balas budi tim sukses (politisasi), diisi orang-orang yang tidak profesional yang mengakibatkan kerugian.

Baca Juga :

Buntut OTT KPK GAPKI Peringatkan Anggotanya untuk Taat Aturan

Beberapa waktu lalu kebijakan Gubernur Kalsel, Muhidin ramai disorot masyarakat setelah menempatkan anak-anak dan kroninya duduk sebagai komisaris sejumlah BUMD. (L03)

Baca Juga :

Menteri LH Pimpin 4.000 Personel Tangani Darurat Sampah di Tangerang Selatan