AMAN Tolak Perdagangan Karbon Pegunungan Meratus

BARABAI, – Aliansi Masyarakat Adat Nusantara (AMAN) Kabupaten Hulu Sungai Tengah, Kalimantan Selatan menentang rencana pemanfaatan nilai ekonomi karbon (perdagangan karbon) dari kawasan hutan Pegunungan Meratus di wilayah tersebut. AMAN mendesak pemerintah segera mengakui (legalitas) keberadaan masyarakat adat yang tersebar di kawasan Pegunungan Meratus.

Di Provinsi Kalimantan Selatan, kawasan hutan tropis Pegunungan Meratus memiliki potensi besar dalam pemanfaatan nilai ekonomi karbon. Sejak beberapa waktu terakhir, Pemkab Hulu Sungai Tengah terus mendorong agar perdagangan karbon ini dapat terealisasi dan memberikan manfaat ekonomi bagi masyarakat dan daerah.

“Kita terus berupaya agar perdagangan karbon ini dapat terealisasi. Ini sejalan dengan gerakan pelestarian lingkungan yang kita perjuangkan,” ungkap Sekretaris Daerah Kabupaten Hulu Sungai Tengah, Ahmad Yani.

Baca Juga :

Jalan Kaki, Wabup Dodo Tembus Pedalaman Kapuas

Berdasarkan data KPH Hulu Sungai, Dinas Kehutanan Kalsel tercatat luas kawasan hutan di wilayah Hulu Sungai Tengah seluas 54 ribu hektare dan di dalamnya sudah ada 25 izin perhutanan sosial.

Namun upaya realisasi perdagangan karbon ini mendapat penolakan dari organisasi non pemerintah AMAN. “Sebelum ada pengakuan atau legalitas terhadap masyarakat adat, kami jelas menolak perdagangan karbon,” tegas Ketua AMAN Hulu Sungai Tengah, Syahliwan, Minggu (26/5).

Baca Juga :

Wagub Kalbar Dorong Legalitas Pertambangan Rakyat untuk Tingkatkan Kesejahteraan dan PAD

Menurutnya, wilayah potensi perdagangan karbon di Hulu Sungai Tengah berada di kawasan Pegunungan Meratus yang banyak dihuni masyarakat adat. Sementara usulan pengakuan masyarakat adat sudah lebih dari satu dekade tidak kunjung disahkan pemerintah.
“Sejak tahun 2012 kami sudah mengusulkan Perda Pengakuan dan Perlingungan Masyarakat Adat, namun sampai ini belum terealisasi,” tuturnya.

Terkait perdagangan karbon ini, mekanismenya seperti sistem tambal sulam. Jika mendukung perdangan karbon, maka sama saja kita mendukung perusakan lingkungan di daerah yang lain.

Baca Juga :

Program Sabuk Hijau Khatulistiwa Sejalan dengan Arah Pembangunan Kalbar

AMAN Kalsel mencatat ada 180 komunitas masyarakat hukum adat yang tersebar di delapan kabupaten terutama di sepanjang kawasan Pegunungan Meratus meliputi Tapin, Hulu Sungai Selatan, Hulu Sungai Tengah, Balangan, Tabalong, Tanah Bumbu, Kotabaru dan Banjar. Sementara luas wilayah adat termasuk di dalamnya hutan adat dan hutan keramat seluas 263 ribu hektare. (L03)

Baca Juga :

Pemko Palangka Raya Tertibkan PKL Penutup Drainase