BRIN Perkuat SDM Pemda Hadapi Dampak Negatif AI

BANJARBARU-Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) lakukan perkuatan kapasitas sumber daya manusia pemerintah daerah se-Kalimantan Selatan dalam menghadapi dampak negatif dari penyebaran konten negatif berbasis kecerdasan buatan (AI).

Perkuatan kapasitas aparatur pemda se-Kalsel ini melalui kegiatan pembekalan Bimbingan Teknis Strategi Komunikasi Pemda se-Kalimantan Selatan di Banjarbaru beberapa waktu lalu. Biro Komunikasi Publik, Umum, dan Kesekretariatan BRIN Dodi Rosadi mengatakan tantangan komunikasi publik semakin kompleks dimana penetrasi internet nasional telah mencapai 80,5 persen.

Baca Juga :

Pemerintah Pangkas Perhutanan Sosial Pulau Jawa 339.140 Hektare

“Ada sekitar 230 juta pengguna internet dan 180 juta pengguna aktif media sosial di Indonesia. Ini rawan penyebaran hoaks, disinformasi politik, polarisasi opini publik, serta konten negatif berbasis AI,” ungkap Dodi, kemarin.

Disinformasi dan polarisasi opini berbasis algoritma media sosial menjadi ancaman serius yang perlu diantisipasi pemerintah daerah karena dapat mengikis kepercayaan publik terhadap institusi maupun kebijakan pemerintah. Terkait hal ini BRIN melakukan pembekalan berbasis data, media monitoring dan social listening, pemetaan isu digital, hingga penerapan strategi respons krisis komunikasi.

Baca Juga :

Pemkab Hulu Sungai Tengah Usulkan Pembangunan Bendungan Pancar Hanau

“Pemerintah daerah perlu memperkuat analisis situasi berbasis data melalui metode media monitoring dan social listening untuk memperoleh pemetaan persoalan yang akurat sekaligus mendeteksi perkembangan hoaks maupun isu negatif sejak awal,” tutur Dodi.

BRIN juga mengingatkan adanya tantangan baru berupa penyebaran konten sintetis berbasis kecerdasan buatan generatif yang berpotensi mempercepat penyebaran informasi palsu dan memunculkan distorsi informasi di ruang digital. Selain penguatan pemantauan isu, BRIN juga mendorong pemerintah daerah menyusun narasi tunggal yang terintegrasi guna menghilangkan inkonsistensi pesan sekaligus mencegah kesalahpahaman publik terhadap kebijakan pemerintah. (L03)

Baca Juga :

Kemendikdasmen Bersama Polri, Kejaksaan, KPK, dan Kemendagri Komitmen Kawal SPMB Ramah 2026

Baca Juga :

Sengketa Lahan dengan TNI, Warga Sidomulyo Sampaikan Mosi Tidak Percaya pada Majelis Hakim PN Banjarbaru