Ratusan Desa di Kalsel Masih Blank Spot

BANJARBARU-Sebanyak 201 desa atau 10 persen dari 2.015 desa yang ada Provinsi Kalimantan Selatan belum terjangkau konektivitas digital (blankspot). Pemprov Kalsel berupaya mempercepat pemerataan akses digital di 13 kabupaten/kota di wilayah tersebut.

“Masih ada 200an desa yang tersebar di sejumlah daerah masih blankspot. Kita terus berupaya melakukan penguatan konektivitas digital ini, karena berpengeruh pada pembangunan daerah,” tutur Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Kalsel, M Muslim, Kamis (30/4).

Baca Juga :

Nahkodai KLH/BPLH, Menteri Jumhur: Environmental Ethics Jadi Penyelamat Bumi

Terkait hal ini kemarin Pemprov Kalsel Rapat Koordinasi Sinkronisasi Program Penanganan Blankspot, yang diinisiasi Kementerian Koordinator Bidang Politik dan Keamanan (Kemenko Polkam) RI. Disebutkan penanganan blankspot, tidak hanya menjadi tanggung jawab satu pihak saja, tapi melibatkan berbagai pihak, baik itu pemerintah pusat, provinsi, kabupaten/kota hingga keterlibatan pihak operator telekomunikasi.

“Kita tahu bahwa akses internet saat ini sudah menjadi kebutuhan dasar masyarakat. Hampir semua layanan publik bergantung pada konektivitas digital yang juga berpengaruh pada ekonomi dan pembangunan. Karena itu masalah blankspot atau daerah yang tidak terjangkau konektivitas digital menjadi perhatian khusus kita,” kata Muslim.

Baca Juga :

Dukung Kelancaran Ibadah Haji Telkomsel Bangun Posko di 17 Embarkasi

Kondisi geografis wilayah khususnya daerah pedalaman, kawasan kepulauan, serta daerah dengan keterbatasan infrastruktur menjadi penyebab masih adanya ratusan desa di Kalsel yang belum terlayani internet.
Melalui pelaksanaan rapat koordinasi ini, diharapkan tercapainya akses digital yang adil dan merata di seluruh wilayah Kalsel.

Lebih jauh Muslim mengatakan untuk wilayah blankspot yang tidak termasuk dalam daerah 3T tidak sepenuhnya dibiayai oleh pemerintah pusat, diperlukan kolaborasi, melalui penyediaan infrastruktur pendukung oleh Pemda dan pengembangan jaringan oleh operator, agar pembangunan jaringan dapat lebih cepat dan tepat sasaran.

Baca Juga :

Tim Operasi Merah Putih Tangkap Perambah Koridor Gajah di TWA Seblat

Rakor diikuti Kepala Badan Pengurus Wilayah Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia(APJII) Kalsel, PIC Kebijakan Universal Telekomunikasi, Plt Direktur Layanan Telekomunikasi dan Informasi Badan Usaha, Kepala Divisi Perbendaharaan dan Investasi BAKTI dari Kementerian Komunikasi dan Digital (Kemenkomdigi), serta Direktur Akselerasi Infrastruktur Digital Kemenkomdigi yang berhadir secara virtual. (L03)

Baca Juga :

Gubernur Muhidin Terima Penghargaan Kinerja Tinggi pada Hari Otda 2026