BANJARBARU-Pemerintah daerah tingkat provinsi, kabupaten/kota hingga tingkat rukun tetangga (RT) harus mendukung dan sejalan dengan kebijakan pemerintah pusat agar target program pembangunan nasional dapat berhasil. Menteri Lingkungan Hidup (LH) sekaligus Kepala Badan Pengendalian Lingkungan Hidup (BPLH) RI, Hanif Faisol Nurofiq, merasa Kota Banjarbaru, kota asalnya berstatus kota kotor dan tidak mampu meraih Adipura.
Hal ini diungkapnya Hanif saat melakukan kunjungan kerja ke Provinsi Kalimantan Selatan pada Kamis (9/4). Dalam kunjungan tersebut, Hanif menyambangi Komplek Rina Karya, RT 03 RW 04, Kelurahan Guntung Paikat di Kota Banjarbaru, yang menjadi proyek percontohan (pilot project) pengelolaan sampah berbasis masyarakat.
“Masalah sampah ini menjadi prioritas pemerintah, merupakan emerging issue yang menjadi perhatian besar Presiden, sehingga Pemda harus mendukung jangan kemudian bekerja sendiri tanpa mengindahkan arahan dari pimpinan. Jangan ada muatan politik, ini kerja bersama apa yang menjadi perintah Walikota itu sejatinya memang perintah dari pemerintah pusat kalau bapak-bapak semua, kemudian mempunyai sistem yang berbeda maka kemana kita akan membawa tujuan pembangunan kita,” tegas Hanif di depan Walikota, Camat Lurah dan RT/RW se Kota Banjarbaru.
Menurut Hanif penanganan sampah harus ditangani bersama dan masif melibatkan masyarakat. Dikatakan Hanif dirinya kecewa san malu, Kota Banjarbaru kini masuk kategori kota kotor dengan nilai 49 sehingga jauh dari upaya mendapatkan penghargaan Adipura. “Mau ditaruh dimana muka saya, Kota Banjarbaru ini adalah kota asal saya, tempat tinggal saya, tapi kotanya kotor. Padahal geografis kota yang kecil dan berstatus ibukota provinsi Kalsel lebih mudah untuk ditata dibanding kota lain seperti Banjarmasin yang kompleks,” ujar Hanif sembari meminta para pejabat untuk turun ke lapangan bersama masyarakat membenahi lingkungan terutama sampah.
Ia menekankan bahwa Banjarbaru memiliki struktur kota yang ideal untuk manajemen lingkungan yang efektif. Karena itu Hanif mendorong agar Pemerintah Kota Banjarbaru terus meningkatkan upaya penanganan sampah demi menghadirkan kota yang sehat dan bersih sesuai amanat undang-undang. “Kota ini wajib meningkatkan kinerja pengelolaan lingkungan sehingga meraih Adipura,” kata Hanif.
Wali Kota Banjarbaru, Erna Lisa Halaby, menyambut baik dukungan Menteri LH tersebut. Menurutnya, pemerintah tidak bisa bergerak sendiri dalam menuntaskan persoalan sampah tanpa keterlibatan aktif masyarakat serta perangkat daerah seperti Lurah dan Camat. “Kami mengapresiasi dukungan dan bantuan sarana dari Bapak Menteri. Ini menjadi PR bagi kami untuk memastikan Banjarbaru benar-benar menjadi kota yang elok sesuai visi misi kita. Mari kita bersama-sama konsen pada permasalahan sampah ini,” ucap Wali Kota Lisa Halaby menambahkan.
Kunjungan Menteri LH, Hanif Faisol Nurafiq diselingi penyerahan beragam sarana pengolahan sampah kepada sejumlah kelurahan di Kota Banjarbaru. (L03)