Stunting dan MBG di Kalsel Jadi Perhatian Komisi IX DPR RI

BANJARBARU-Penanganan stunting dan pelaksanaan program makan bergizi gratis (MBG) di Provinsi Kalimantan Selatan menjadi perhatian serius Komisi IX DPR RI. Pelaksanaan program MBG untuk sasaran 3B di Kalsel belum maksimal.

Kunjungan kerja Komisi IX DPR RI yang membidangi kesehatan, ketenagakerjaan, kependudukan, dan jaminan sosial ke Kalimantan Selatan, berlangsung Kamis (20/2) di kantor Gubernur Kalsel di Banjarbaru. Sekretaris Daerah Provinsi Kalsel, M Syarifuddin menyebut kunker ini akan memperkuat hubungan kerja kelembagaan antara Pemerintah Provinsi Kalsel dan DPR RI, terkait sinergi pengawasan program kesehatan dan ketenagakerjaan.

Baca Juga :

Anak Usaha Astra Agro Dorong Keselamatan Kerja dan Bantu Stok Darah Daerah

Berbagai isu strategis dibahas dan menjadi perhatian serius Komisi IX DPR RI dalam pertemuan tersebut, antara lain capaian Modern Contraceptive Prevalence Rate (MCPR), ketersediaan alat dan obat kontrasepsi (alokon), percepatan penurunan stunting, serta optimalisasi program Makan Bergizi Gratis (MBG).

“Dari pertemuan ini beberapa temuan yang kita didapatkan, seperti angka-angka terkait ketenagakerjaan di Kalsel masih rendah. Maka solusinya, perlu ada pendidikan vokasi yang intensif melalui UPTP BLK maupun UPTD di daerah,” kata Wakil Ketua Komisi IX DPR RI, M Yahya Zaini.

Baca Juga :

Festival Pasar Wadai Kembali Digelar

Selain itu, persoalan penanganan stunting dimana angka stunting Kalsel masih tinggi. Juga perkembangan MBG yang perkembangannya cukup signifikan. “MBG cukup signifikan meski ada satu kasus di Kalsel terjadi penolakan untuk MBG ini, terkait ini kami minta kepada pemerintah daerah melakukan pendekatan dan edukasi agar program prioritas Presiden ini, dapat diterima oleh semua pihak,” kata Yahya.

Dalam kunker reses Komisi IX DPR RI ini, juga dilaksanakan penyerahan Santunan Jaminan Kematian dan Beasiswa, dari BPJS Ketenagakerjaan kepada beberapa penerima.

Baca Juga :

Polda Kalsel Bongkar Jaringan Pemalsuan STNK-BPKB

Kepala Perwakilan BKKBN Kalimantan Selatan, Farah Adibah, menyampaikan bahwa capaian MCPR Kalsel saat ini tertinggi secara nasional. “Secara capaian, MCPR Kalimantan Selatan menjadi yang tertinggi secara nasional. Namun kami menghadapi keterbatasan anggaran sehingga pemenuhan alokon belum optimal,” ujarnya.

Lebih jauh Farah mengatakan percepatan penurunan stunting di Kalsel tetap berjalan melalui pemanfaatan dana Bantuan Operasional Keluarga Berencana (BOKB) untuk Tim Pendamping Keluarga (TPK). Sedangkan pelaksanaan MBG untuk sasaran 3B di daerah dinilai belum maksimal. Dari sekitar 230 Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG), baru 52 yang melayani kelompok 3B dengan distribusi melibatkan 713 TPK.

Baca Juga :

Kalsel Perkuat Buffer Stok Daerah Rawan Bencana

Pelaksana Tugas Deputi Bidang Permas Kemendukbangga/BKKBN, Maria Ernawati, menegaskan percepatan penurunan stunting diperkuat melalui Gerakan Orang Tua Asuh Cegah Stunting (Genting) yang secara nasional telah menggandeng 304.000 mitra dan menjangkau 1.607.627 penerima manfaat. Terkait MBG, dari 20.790 SPPG yang beroperasi secara nasional, sebanyak 12.396 telah melayani sasaran 3B. Karena itu, optimalisasi pelaksanaan di daerah menjadi bagian penting dalam mendukung capaian nasional. (L03)

Baca Juga :

GAPKI : Pajak Pohon Sawit Menambah Beban Industri Sawit