BPK RI Temukan Pelanggaran Aktivitas Tambang di Kalsel

BANJARBARU,-Eksploitasi sumber daya alam tambang batubara di Provinsi Kalimantan Selatan kembali menjadi sorotan. Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI Perwakilan Kalimantan Selatan melaporkan temuan tentang aktivitas sejumlah perusahaan tambang beroperasi di luar konsesi (IUP) dan merambah kawasan hutan lindung.

Hal ini terungkap dalam Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) tematik bidang
Kepatuhan Lingkungan Hidup dan Kawasan Hutan, terkait aktivitas tambang dan hutan. Serta LHP bidang
Kinerja Perbankan, terkait fungsi operasional intermediasi bank yang disampaikan ke Pemprov Kalsel, Senin (26/1).

Kepala BPK Perwakilan Kalsel, Andriyanto menyebut hasil pemeriksaan ditemukan adanya enam perusahaan tambang batubara yang beroperasi di luar koordinat izin usaha pertambangan (IUP) yang ditentukan. Kemudian ada pula aktivitas tambang
yang merambah kawasan hutan lindung dan belum mengantongi Izin Persetujuan Penggunaan Kawasan Hutan (PPKH).

Baca Juga :

Konflik Batas Wilayah Kalsel – Kalteng Kembali Mencuat

“Beberapa tambang memiliki IUP resmi, namun fakta di lapangan menunjukkan luasan lahan yang digarap jauh lebih besar dari izin diberikan. Detail mengenai perusahaan mana saja dan titik lokasinya ada di dalam LHP,” Andriyanto.

BPK meminta agar Pemerintah Provinsi Kalsel segera melakukan perbaikan dan tindakan tegas terhadap pelanggaran-pelanggaran yang ditemukan, terkait aktivitas pertambangan ini. Temuan BPK RI ini semakin menguatkan audit lingkungan atas 183 perusahaan tambang (IUP), perkebunan (HGU) dan PBPH di Kalsel oleh Kementerian Lingkungan Hidup beberapa waktu lalu.

Baca Juga :

Program Hortikultura 2026, Bagaimana Bawang Merah dan Jeruk

Menteri LH, Hanif Faisol Nurafig menegaskan pihaknya melalui Tim Gakkum dan PPKL akan menindak tegas aktivitas perusahaan yang berada di sepanjang daerah aliran sungai (DAS), terindikasi merusak lingkungan dan memicu terjadinya bencana banjir. Sejauh ini proses audit lingkungan masih berlangsung. Tercatat ada sejumlah nama perusahaan skala besar yang terindikasi melakukan pelanggaran antara lain Adaro Indonesia, Antang Gunung Meratus hingga EBL (Hasnur Grup). (L03)
Pakai foto tambang yg ada aja ilustrasi

Baca Juga :

BMKG Syamsudin Noor Rilis Prospek Cuaca Mingguan Kalsel 4–10 Februari 2026