55 Persen Penduduk Banjarmasin Tinggal di Kawasan Kumuh

BANJARMASIN-Sebanyak 55 persen dari 682 ribu penduduk Kota Banjarmasin, Provinsi Kalimantan Selatan bermukim di kawasan kumuh. Lebih dari 5.000 keluarga tinggal di rumah tidak layak huni.

Hal ini dikemukakan Kepala Dinas
Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman (Disperkim) Kota Banjarmasin, Chandra Iriandi Wijaya, Selasa (3/2). “Masalah penanganan kawasan kumuh ini menjadi prioritas Pemko Banjarmasin dengan dukungan provinsi dan pemerintah pusat,” ungkapnya.

Baca Juga :

Askrindo Perkuat Sinergi dengan Bank Kalsel

Masalah kekumuhan ini menjadi salah satu permasalahan sosial perkotaan yang banyak dihadapi di berbagai kota termasuk Kota Banjarmasin. Dari luas wilayah 98 kilometer persegi, Kota Banjarmasin yang sebelumnya berstatus ibukota provinsi Kalimantan Selatan ini memiliki kawasan kumuh seluas 508 hektare.

“Upaya penanganan kawasan kumuh ini kita mulai sejak 2022 lalu dengan target penanganan sekitar 65 hektare per tahun yang merupakan kolaborasi dari pendanaan APBD kota, provinsi dan pemerintah pusat,” kata Chandra. Sehingga tersisa kawasan kumuh yang belum tertangani seluas 300 hektare lebih.

Baca Juga :

DPKP Kalsel Gerakan Pangan Murah Untuk Tekan Inflasi dan Jaga Harga Pangan

Ada beberapa lokasi kawasan kumuh yang banyak tersebar di wilayah Kecamatan Banjarmasin Selatan dan Banjarmasin Utara. Tercatat sekitar 55 persen penduduk Kota Banjarmasin bermukim di kawasan kumuh. “Ada 328 komplek perumahan ditambah permukiman yang berada di kawasan kumuh dan daerah aliran sungai,” ujarnya.

Lebih jauh dikatan Chandra, upaya penanganan kawasan kumuh yang dilakukan Disperkim Kota Banjarmasin meliputi infrastruktur jalan lingkungan, sanitasi termasuk jamban apung, bedah rumah dan drainase untuk mencegah banjir dan rob. Hingga kini masih ada 5.000 keluarga yang tinggal di rumah tidak layak huni.

Baca Juga :

Akselerasi Net Zero Emission di Kota Metropolitan

“Anggaran penanganan kawasan kumuh tahun ini sebesar Rp9,5 miliar belum termasuk dukungan provinsi dan pusat,” kata Chandra. Untuk program bedah Rumah Kumuh Tidak Layak Huni (RKTLH) ditargetkan sebanyak 100 rumah pada 2026 sedangkan pada 2025 sebanyak 54 rumah. Program bedah rumah dari pemerintah pusat ditargetkan 450 rumah. (L03)

Baca Juga :

Nelayan Berusia 50 Tahun yang Diduga Terjatuh dari Perahu